MATARAM, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengubah arah kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan dan penyerapan anggaran.
Fokus utama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga menuju nol, melalui penguatan Program Desa Berdaya yang dipadukan dengan ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata.
Penegasan itu disampaikan Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
“Program pemerintah tidak boleh lagi diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Yang terpenting adalah dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Menurut Abul Chair, Program Desa Berdaya harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyaluran bantuan. Keberhasilan program akan dinilai dari perubahan kondisi ekonomi warga setelah mendapatkan intervensi pemerintah.
Ia menekankan, setiap desa penerima bantuan harus menunjukkan indikator keberhasilan yang jelas, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha produktif, hingga meningkatnya kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Yang harus terlihat adalah perubahan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa. Itulah ukuran keberhasilan sesungguhnya,” ujarnya.
Pemprov NTB juga memperketat pengawasan penggunaan anggaran. Berbeda dengan pola sebelumnya yang lebih banyak dilakukan setelah program selesai, kini Inspektorat dilibatkan sejak tahap perencanaan, verifikasi proposal, penyaluran bantuan hingga pelaksanaan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana yang dikucurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai proposal dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Program Desa Berdaya sendiri memperoleh alokasi bantuan sekitar Rp300 juta untuk setiap desa setiap tahun. Namun, Abul Chair menegaskan program tersebut bukan satu-satunya solusi pengentasan kemiskinan ekstrem.
