LOMBOK UTARA,SIARPOST— Memasuki musim kering, keterbatasan air mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian. Dinas Pertanian KLU meminta petani tidak menggunakan air secara bebas, melainkan mengikuti pola penggiliran yang diatur oleh petugas pengairan di masing-masing Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Utara, Tresnahadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari seluruh Kepala UPTD terkait adanya kekeringan maupun lahan pertanian yang mengalami puso.
Meski demikian, pihaknya telah meminta seluruh Kepala UPTD segera melaporkan apabila terdapat wilayah pertanian yang mulai terdampak kekurangan air.
“Sampai saat ini kami belum menerima laporan dari kepala UPTD terkait dengan kekeringan dan puso yang terjadi sekarang ini. Saya sudah minta kepada semua Kepala UPTD agar segera menyampaikan laporan jika terjadi kekeringan dan ada dampak bagi para petani” kata Tresnahadi,Selasa 22/09/2026
Menurutnya, kondisi musim kering membuat ketersediaan air harus dikelola secara bersama. Salah satu langkah yang didorong adalah pengaturan distribusi air melalui Pekasih dan ketua blok pengairan di masing-masing P3A.
Tresnahadi mencontohkan pola yang diterapkan P3A Pelopor Gondang, di mana pengairan sawah dilakukan secara bergiliran agar seluruh petani tetap mendapatkan akses air meski debit yang tersedia terbatas.
“Para petani tidak bisa seenaknya untuk mengairi sawahnya karena memang air sangat terbatas di musim kering ini. Penggiliran air itu diatur oleh Pekasih dan ketua blok pengairan yang ada di masing-masing P3A,” jelasnya.
Selain mengatur penggunaan air, Dinas Pertanian juga berupaya menekan kehilangan air akibat kondisi jaringan irigasi. Sejumlah saluran yang rusak maupun belum permanen dinilai berpotensi membuat air terbuang sebelum sampai ke lahan petani.
Untuk itu, Kementerian Pertanian memberikan bantuan rehabilitasi jaringan irigasi tersier kepada 40 kelompok di Lombok Utara. Masing-masing kelompok mendapatkan anggaran Rp100 juta, dengan total sekitar **Rp4 miliar.
“Dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masing-masing, jadi tidak melalui pihak ketiga. Dilaksanakan sendiri oleh kelompok,” ujarnya.
Tak hanya rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan dari pemerintah pusat juga mencakup sejumlah infrastruktur pendukung pengairan. Dinas Pertanian KLU mendapatkan bantuan irigasi perpompaan untuk 23 kelompok, irigasi perpipaan untuk 11 kelompok, serta pembangunan embung untuk satu kelompok.
Jika seluruh bantuan tersebut digabungkan, nilai dukungan yang diterima Lombok Utara dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp8,6 miliar.
Tresnahadi menyebut berbagai bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadapi keterbatasan air, terutama pada musim kering. Perbaikan jaringan diharapkan dapat mengurangi air yang terbuang sekaligus menjaga pasokan air agar lebih efektif dimanfaatkan petani.
“Karena air terbatas, tentu irigasinya harus kita perbaiki supaya tidak banyak air yang terbuang di tengah jalan,” pungkasnya.(Niss)
