LOMBOK UTARA ,SIARPOST– Krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Di tengah aktivitas pariwisata yang menjadi penopang ekonomi masyarakat, ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari harus segera dipastikan, meski solusi permanen belum terwujud.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), I Made Kariyasa, meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membiayai penanganan darurat krisis air bersih di dua destinasi unggulan tersebut.
Menurut Kariyasa, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan teknis dan administratif selesai sepenuhnya sebelum mengambil langkah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan sementara harus berjalan beriringan dengan upaya mencari penyelesaian menyeluruh.
“Air bersih adalah hak dasar masyarakat, bukan sekadar komoditas. Pemerintah dan seluruh pihak yang terikat dalam penyelenggaraan layanan wajib memastikan masyarakat tidak menjadi korban,” tegas Kariyasa,
Salah satu opsi yang diusulkannya ialah mengangkut air bersih menggunakan perahu dari daratan Lombok menuju Gili Trawangan dan Gili Meno. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan tangki air dan tandon komunal untuk memastikan distribusi menjangkau warga yang membutuhkan.
Kariyasa menekankan, skema tersebut perlu segera dikaji dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keamanan distribusi serta kualitas air yang diberikan kepada masyarakat.
Baginya, persoalan air bersih tidak semata-mata menyangkut kenyamanan wisatawan. Ketika pasokan terganggu, masyarakat yang tinggal di pulau tersebut turut menanggung dampaknya, begitu pula hotel, restoran, pelaku usaha kecil, dan pekerja pariwisata yang bergantung pada kelancaran pelayanan dasar.
Kondisi ini juga berisiko memengaruhi kepercayaan wisatawan terhadap Gili Trawangan dan Gili Meno sebagai destinasi wisata andalan Lombok Utara.
Karena itu, Kariyasa meminta pemerintah daerah menempatkan pemenuhan kebutuhan air sebagai prioritas, sembari memastikan opsi penggunaan BTT memenuhi persyaratan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Di luar langkah darurat, DPRD KLU juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan layanan air bersih di kedua pulau tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mengurai persoalan teknis, perizinan, pelaksanaan kerja sama, hingga pembagian tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.
Kariyasa menilai, kejelasan persoalan tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan langkah lanjutan secara tepat dan mencegah gangguan serupa terus berulang.
Namun, proses evaluasi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat. Pemenuhan air sementara harus menjadi perhatian utama sebelum seluruh persoalan ditelusuri secara terbuka.
“Setelah kebutuhan air sementara terpenuhi, baru dilakukan evaluasi secara terbuka untuk mengetahui penyebab persoalan, siapa yang bertanggung jawab, serta langkah hukum atau administratif apa yang diperlukan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam saling menyalahkan. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, terutama ketika layanan dasar mengalami gangguan.
Kariyasa menegaskan, distribusi air menggunakan perahu maupun tandon komunal hanya menjadi solusi sementara. Pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan sistem penyediaan air bersih yang permanen, legal, aman, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan pulau-pulau kecil.
Sebagai perbandingan, Gili Air saat ini telah tersambung dengan jaringan pipa air bawah laut dari PDAM. Sementara itu, persoalan pasokan di Gili Trawangan dan Gili Meno masih membutuhkan penanganan agar kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas usaha dapat terpenuhi.
Menurut Kariyasa, keberlanjutan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur dasar. Tanpa jaminan air bersih, perkembangan usaha wisata akan menghadapi tantangan, sedangkan masyarakat tetap membutuhkan pelayanan yang layak.
“Pariwisata tidak mungkin bertahan jika kebutuhan paling mendasar saja tidak tersedia. Karena itu, jangan hanya menyelesaikan persoalan hari ini. Harus ada solusi permanen agar krisis seperti ini tidak terus berulang,” tandasnya.
DPRD KLU berharap pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret, mulai dari memastikan distribusi darurat hingga menyusun penyelesaian jangka panjang. Dengan demikian, krisis air bersih tidak terus membebani masyarakat sekaligus mengancam keberlangsungan pariwisata di Gili Trawangan dan Gili Meno.(Niss)
