Demo Tolak Perpanjangan PPKM dan Vaksinasi Paksa, Puluhan Warga Datangi Kantor DPRD Dompu

Dompu, SIARPOST – Sekitar 50 orang warga asal Dompu yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD) turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat, Selasa (3/8). Aksi tersebut dilakukan karena warga menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga yang akan diterapkan sampai 9 Agustus 2021 mendatang di Dompu.

Massa aksi juga menolak vaksinasi secara paksa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap warga.

“Kami menolak perpanjangan PPKM level tiga karena ini akan membuat masyarakat semakin sulit mencari makan, terutama masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar salah satu koordinator aksi saat berorasi di depan kantor DPRD Dompu, Selasa.

Baca juga : Korem 162/WB Gelar Simulasi Pelaksanaan Tracing Dan Isolasi Terpadu Penanganan Covid-19

Ia juga mengatakan, bahwa vaksinasi paksa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Dompu telah membuat masyarakat menjadi panik.

Menanggapi aksi unjukrasa tersebut, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar langsung menemui para pengunjukrasa dan menerima tuntutan mereka.

Kepada para pengunjukrasa, Andi Bachtiar berjanji akan melakukan dialog bersama KMD terkait tuntutan tersebut pada hari ini, Rabu (4/8). DPRD juga akan mengundang sejumlah pihak terkait, antara lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, dan Dinas Sosial Kabupaten Dompu.

Dalam pengamanan aksi unjukrasa, Wakapolres Dompu, Kompol Abdi Mauludin SSos, bersama AKP Jailani terjun langsung memimpin pasukan dalam mengamankan aksi tersebut, agar tidak terjadi anarki.

Baca juga : Salurkan Paket Sembako di Pinggir Kota, Satlantas Polres Sumbawa Tak Henti “PATROLI SEDEKAH”

Polisi juga melakukan pengawasan, terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah virus Corona termasuk di dalamnya terhadap berita hoax sesuai dengan surat telegram Kapolri dalam menegakan supremasi hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu