Kanwil Kemenkumham NTB Tanda Tangan Komitmen Penguatan Pembangunan Zona Integritas
/Wagub NTB Hj Siti Rohmi Apresiasi Pelayanan Kemenkumham dan Jajaran
Mataram, SIARPOST | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di aula Kanwil Kemenkumham NTB, Selasa (24/01).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas pembangunan zona integritas oleh Kepala Kanwil Kemenkumham beserta jajaran.
Komitmen tersebut sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto mengatakan, penandatangan komitmen yang dilakukan setiap tahunnya ini, sebagai wujud untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Baca juga : Komitmen Implementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, AMMAN Terima Sertifikat SMK3 dari PT SUCOFINDO
Romi mengaku, bahwa Kanwil Kemenkumham NTB telah mendapat predikat WBK bersamaan dengan Lapas Mataram. Ia mengatakan membangun zona integritas ini komitmen pimpinan dari tingkat atas sampai bawah.
“Dalam melaksanakan tugas pelayanan, kami selalu berkomitmen mengedepankan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia memberikan apresiasi kepada seluruh staf yang telah bekerja keras dalam mendukung pembangunan zona integritas, sehingga banyak prestasi yang juga diraih oleh Kanwil Kemenkumham NTB.
“Kami selalu ingin memperbaiki dan selalu mengintropeksi diri kepada pelayanan, yang mana di tahun 2023 ini banyak sekali tantangan yang kami hadapi terutama nanti pada pelayanan,” katanya.
Salah satu program Kanwil Kemenkumham NTB yang terbuka dan untuk masyarakat yaitu Desa Sadar Hukum yang berada di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Sementara itu, Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan sebagai lembaga negara, Kemenkumham ditugaskan untuk membangun sistem pelayanan publik yang baik di Indonesia.
“Kunci dari pelayanan publik adalah kepatuhan. Sejauh mana tingkat kepatuhan untuk menjalankan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Baca juga : Pemda Raih Best Halal pada IHYA 2022, Ketua DPRD Harapkan UMKM Lebih Gencar Lakukan Sertifikasi Halal
Dwi mengatakan bahwa pihaknya bersedia untuk saling berbagi karena Ombudsman tidak hanya ditugaskan untuk mengawasi tetapi juga untuk konsultasi dan asistensi.
*Wagub NTB Apresiasi Pelayanan Kemenkumham Beserta Jajaran*
Pada waktu yang sama, Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah mengapresiasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham NTB beserta jajaran yang saat ini dirasa sangat cepat, salah satunya pembuatan paspor secara online.
“Saya apresiasi, saya pernah memperpanjang paspor di kantor Imigrasi dan Alhamdulillah sangat cepat dan mudah, ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang maksimal,” kata Siti Rohmi.
Ia berharap Kemenkumham NTB terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena, kata dia, Pemerintah termasuk Lembaga vertikal adalah pelayan masyarakat.
“Kita ini pelayan masyarakat. Bagaimana caranya kita dapat melayani dengan service terbaik,” katanya.
Baca juga : Kado Ulang Tahun Megawati, PDI Perjuangan Sumbawa Gelar Dapur Umum
Ia manambahkan, perlu adanya kerjasama dan saling support serta saling menjaga, sehingga kekompakan tersebut dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada.
Ia mengakui NTB beberapa tahun ini banyak dirundung cobaan, seperti Gempa dan pandemi covid-19, namun kerjasama dan kolaborasi semua stakeholder serta masyarakat menjadikan NTB survive hingga saat ini.
“Pertumbuhan ekonomi kita di 2022 sangat baik, pengangguran juga NTB paling rendah, tugas kita semua saling mengingatkan sehingga kita dapat melayani masyarakat dengan baik,” katanya.
Keberadaan ombudsman juga sangat dibutuhkan, kata Wagub, untuk mengkomunikasikan berbagai masalah, sehingga apapun itu bisa diperbaiki dan dicegah karena sesungguhnya kita manusia yang tak luput dari kesalahan.
