Sosok Lies Nurkomalasari, Wanita Pemberani Yang Hadapi Lautan Emosi Mahasiswa Pendemo

 

/BEM Nusantara Menuntut Perbaikan jalan, perlindungan perempuan dan anak hingga Copot Kapolda yang tak mampu memberantas Narkoba

MATARAM, SIARPOST | Wanita seringkali dianggap sebagai sosok yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Mereka juga sering dipandang lemah. Namun ada kalanya wanita bisa berubah menjadi berani dan tangguh.

Apalagi saat mereka harus dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa, seperti kerusuhan, demo yang didalamnya penuh argumen dan emosi.

Keberanian itu ditunjukan oleh seorang pejabat lingkup Pemprov NTB, yaitu Ir. Lies Nurkomalasari yang saat ini menjabat sebagai kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Provinsi NTB. Lies dengan berani menghadapi massa dari BEM Mahasiswa Nusantara yang melakukan aksi di halaman kantor PUPR NTB, Kamis (2/2).

Baca juga : Gubernur NTB : Persoalan Mandalika dan Gili Akan Diperjuangkan 

Disaat para pejabat lainnya tidak berkutik dan tidak beraksi apa-apa, Lies tampil menunjukan kapasitasnya sebagai pejabat di PUPR NTB menggantikan Kepala Dinas yang sedang tugas dinas luar kota, menghadapi para pendemo yang menuntut berbagai hal.

Dalam foto yang diabadikan media ini, Wanita yang lahir 56 tahun silam di Bima tersebut menghadapi aksi massa seorang diri hanya dikawal oleh aparat kepolisian dan Anggota PolPP setempat.

Kabid Bina Marga, Lies Nurkomalasari menerima aksi massa dari BEM Nusantara di Kantor PUPR NTB, Kamis (2/2).

Tidak mudah untuk meredam aksi mahasiswa yang datang dengan segala tuntutan. Namun Lies Nurkomalasari tetap sabar dalam menghadapi dan mencoba meredam aksi dengan penuh ketenangan. Hingga rela duduk bersama dengan para pendemo di depan gerbang kantor.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Lies Nurkomalasari yang menyelesaikan S2 nya Universitas Sultan Agung Semarang pada 2006 ini mengatakan, ia tergerak dan harus bertanggung jawab menggantikan Kepala Dinas untuk menghadapi aksi mahasiswa.

Baca juga : Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

“Tanggung jawab kami di sini untuk menghadapi mereka. Aksi demo itu wajar tapi kita harus berani menghadapi karena komunikasi itu sangat penting sehingga pendemo juga bisa mengerti,” katanya.

Ia bahkan tidak menutup siapa saja yang ingin berkomunikasi dengan dirinya, selagi itu baik untuk kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat banyak.

Tidak diragukan lagi, Lies yang sebelumnya pernah menjabat di BPBD Provinsi sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini, berhasil berkomunikasi dengan para mahasiswa yang melakukan aksi sehingga bubar dengan tertib.

Terlihat Lies dikerumuni oleh mahasiswa dari BEM Nusantara yang menuntut beberapa poin untuk dijadikan atensi oleh pemerintah khususnya Dinas PUPR Provinsi NTB.

Aksi demo yang dilakukan oleh BEM Nusantara Bali-Nusra tersebut menuntut Dinas PUPR dan Gubernur NTB untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan raya yang hingga saat ini masih rusak di beberapa ruas seperti di jalan Batukliang Loteng, jalan Geres Lotim, jalan Soromandi Bima dan beberapa ruas jalan lainnya.

Baca juga : Taraf Pendidikan Antara Generasi di NTB Meningkat, Sejalan Dengan Ikhtiar Memajukan Pendidikan

Tuntutan lainnya yang disampaikan BEM Nusantara yaitu mendesak DPRD NTB dan PUPR Provinsi NTB memberikan sanksi kepada developer perumahan (BTN) yang dinilai melanggar undang-undang.

Usai melakukan aksi demo di PUPR Provinsi NTB, BEM Nusantara Bali-Nusra bergerak menuju kantor DPRD Provinsi NTB dan melakukan aksi demo.

Beberapa tuntutan Aksi demo diantaranya :

1. Tolak wacana masa perpanjangan jabatan kepala desa.
2. Copot Kapolda NTB karena tidak mampu menyelesaikan persoalan narkoba di NTB.
3. Mendesak Polda NTB untuk memastikan sosialisasi terkait e-tilang
4. Mendesak pemerintah untuk lebih intens dalam melindungi perempuan dan anak dari kejahatan seksual.
5. Menuntut Polda NTB untuk memberantas mafia pungli di NTB. (Pungli di jalan Mandalika pungli di kahyangan pungli di foto Tano pungli di pertokoan terminal objek wisata taman kota)
6. Mendesak DPRD NTB dan PUPR Provinsi NTB memberikan sanksi kepada developer perumahan (BTN) yang dinilai melanggar undang-undang.
7. menuntut Dinas PUPR dan Gubernur NTB untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan raya yang hingga saat ini masih rusak di beberapa ruas seperti di jalan Batukliang Loteng, jalan Geres Lotim, jalan Soromandi Bima dan beberapa ruas jalan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *