Mataram, SIARPOST.com | Sekitar 74 kecamatan di 9 Kabupaten Kota di NTB akan mengalami kekeringan panjang di tahun 2023. Dari 74 kecamatan tersebut 296 desa dan 570.464 jiwa akan terdampak kekeringan.
Hal itu terlihat dari data yang diupdate BPBD NTB per 30 September tahun 2022 lalu, dalam update tersebut provinsi NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan sebagian kabupaten/kota di NTB.
Adapun sejumlah titik kekeringan di NTB yaitu di Kabupaten Lombok Utara terdapat 10 desa dan 4.464 KK, Lombok Barat terdapat 12 desa di 5 kecamatan serta 3.340 KK yang terdampak. Sementara Lombok Tengah lebih banyak tersebar di 8 kecamatan dan 82 desa serta 69.294 KK terdampak.
Baca juga : Siap-siap, NTB Akan Alami Kekeringan Panjang, Simak Daerah Mana Saja
Sama dengan di Lombok Timur, ada 53 Kecamatan di 8 kecamatan dan 39.668 KK terdampak. Sementara di Kota Mataram nol.
Kemudian di Sumbawa Barat terdapat 9 desa di tiga kecamatan dengan jumlah 1.676 KK terdampak. Sementara Kabupaten Dompu berada di 30 desa di 7 kecamatan, 8.899 KK terdampak.
Di Kabupaten Bima, 38 desa di 11 kecamatan dengan jumlah 4.810 KK terdampak, dan Kota Bima terdapat 21 desa di 5 kecamatan dengan jumlah 8.239 KK.
Sementara di Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten yang paling banyak yaitu 17.419 KK terdampak yang tersebar di 41 desa dari 23 kecamatan.
Pemerintah NTB telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemda dan leading sektor untuk mengahadapi kekeringan panjang pada tahun 2023 ini yang berpotensi akan terjadi dari Juni mendatang.
Baca juga : Tentang Hutang Hingga Kontraktor Ingin Gembok Mobil Gubernur NTB, Pemerintah Komitmen Selesaikan
Rapat tersebut dipimpin Sekda NTB melalui zoom yang dilaksanakan pada 27 April 2023 lalu.
Sementara upaya sementara yang telah dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi siaga kekeringan dan karhutla antara instansi terkait. Provinsi NTB juga telah melakukan monitoring ke pemerintah daerah terkait kesiapan menghadapi bencana kekeringan.
Beberapa kabupaten kota juga sudah mulai mendistribusikan air bersih ke lokasi terdampak kekeringan. Pemerintah Provinsi NTB juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota terkait perkembangan dampak bencana kekeringan.
