Foto : Seorang petani yang terancam gagal panen (ilustrasi)
/Pemerintah Dianggap Tidak Merumuskan Rencana Kerja Dengan Kemungkinan Terburuk, Termasuk Kartu Tani Yang Tidak memberikan dampak bagi petani
Mataram, SIARPOST | Petani di Sumbawa pada musim tanam kali ini terancam gagal panen, hal ini dikarenakan curah hujan yang tidak menentu sehingga mengakibatkan kekeringan di sejumlah lokasi.
Baca juga : Petani di Sumbawa Gagal Panen, EW LMND NTB Anggap Pemerintah Tidak Serius Pedulikan Petani
Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat, Afdhol Ilhamsyah, saat diwawancarai Jumat (26/1/2024), di Mataram mengatakan, untuk mencegah petani gagal panen seharusnya pemerintah merumuskan rencana kerja dengan sikon terburuk sekalipun, sehingga situasi seperti sekarang intensitas hujan tak menentu dapat dicarikan jalan keluarnya.
Afdhol juga mengungkapkan sejumlah keluhan dan kendala yang terjadi di lapangan, seperti susahnya petani untuk menjadikan pertanian itu secara berkelanjutan karena faktor ketersediaan sumber air, alias mengandalkan curah hujan.
“Banyak petani juga yang tidak tahu tentang adanya asuransi pertanian apabila mengalami gagal panen dengan standart kelayakan tertentu,” kata Afdhol.
Artinya, tambah Afdhol, pemerintah kurangnya melakukan sosialisasi bahkan tidak pernah dilakukan pada titik tertentu. Harus disadari juga bahwa Pemerintah melakukan kebijakan impor dikarenakan ketersediaan stok pangan tidak memadai.
Baca juga : Pemda KLU Membuka Calon PPPK dan CPNS Formasi Umum di Tahun 2024
“Akan dapat memadai apabila sektor pertanian betul-betul dimaksimalkan mekanisasi dan polanya,” ujar Afdhol.
Tentu pemerintah daerah harus merumuskan rencana kerja dengan segala kemungkinan terburuk yang mungkin bisa terjadi. Selain itu, mensosialisasikan kepada petani tiap hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan pemahaman untuk penanganan persoalan tanaman pertanian (pangan).
Afdhol mengatakan, kendala di lapangan seperti masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok tani, lantaran tidak mengerti alur atau caranya seperti apa. Termasuk mengurus kartu tani.
Kemudian, banyak kekurangan untuk menunjang produktivitas tanaman seperti sumber air buatan, pupuk tanaman, bibit berkualitas termasuk bibit bantuan, hingga akses jalan untuk mobilitas atau moving hasil komoditi pertanian menuju market, dll.
Penyebab lainnya juga, sejak kurang lebih 1 periode berlalu, kartu tani ini belum serius diterapkan lantaran persoalan sarana internet dan mesin EDC Kartu Tani. Jadi dari tubuh pemerintah sendiri belum menyiapkan alat tau mesin EDC untuk memfungsikan kartu tani.
Baca juga : Sekda Lombok Utara Buka Konsultasi Publik Ranwal RKPD Anggaran Tahun 2025
“Jadi percuma dan omong kosong bagi saya menghimbau petani untuk membuat kartu tani,” kata Afdhol.
Beberapa titik banyak PPL masih alami kesulitan akses dan fasilitas yang memadai untuk bisa melakukan penyuluhan secara nom formal. Dan di beberapa titik lainnya, PPL cendrung bermindset formalitas, ruang formal, padahal bisa dilakukan dengan datang duduk menyambangi petani di tongkrongan ketika malam atau sore hari, juga bisa memanfaatkan masjid untuk mengumumkan informasi-informasi yang sekiranya berkaitan dengan urusan kebanyakan orang.
Afdhol juga menganggap terhadap sektor pertanian Pemda Sumbawa tidak ada kehendak politik (Politik Will) untuk memaksimalkan SDA yang dimiliki Tanah Sumbawa dalam hal ini Pertanian.
“Dari serangkaian pembahasan di atas, sekali lagi saya sampaikan bahwa Pemerintah Daerah dan DPR RI maupun di Daerah agar tanggap menyikapi dan menentukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan pertanian musim ini, terlebih Sumbawa termasuk daerah yang masuk dalam kawasan terdampak terpanas dan kekeringan,” katanya.
Manusia Sumbawa bisa melangsungkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya sebagian besar dari hasil pertanian, bukan pariwisata atau event-event ceremoniyal yang tak signifikan memajukan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (Tim).
