Masa Depan NTB Bukan Ditentukan Rakyat, Melainkan Oleh Konsultan Hitam Sang Pembegal Demokrasi

Ilustrasi ; salah satu masa aksi membawa papan bertuliskan demokrasi dikebiri

/Kemenangan Pilkada Bukan Kemenangan Rakyat NTB

SIARPOST | Pileg dan Pilkada mendatang sepertinya sudah tidak ada lagi orang gila yang mau turun kampanye berbasah-basah menyapa masyarakat, selain mahal dan melelahkan, juga buat apa? Toh apapun yang akan mereka lakukan dan berikan kepada masyarakat akan sirna ditelan jurus maut semalam dari seorang konsultan.

Saya (penulis) punya catatan yang cukup menyedihkan pada Pilkada kali ini, miris sekali melihat absurditas atau tidak logisnya antara upaya yang dilakukan oleh seorang calon dengan hasil suara yang didapatkan.

Saya contohkan di NTB, seorang calon bernama Umi Rohmi misalnya; pagi-siang-malam turun tanpa henti, ujan basah-panas terik dilalui, tak peduli mau dua atau tiga yang dijumpai. Semua dilakukan demi harapan akan sebuah kemenangan.

BACA JUGA : Bukan Pantai Lakey, Lokasi Terbaik di Dunia Untuk Berselancar Ada di Lombok Ternyata

Seorang pendamping salah satu Calon bicara kepada saya, “Tidak niat saya jadi Bupati atau Gubernur, terlalu melelahkan kalau harus turun ke masyarakat 8-9 titik sehari,” katanya.

Apa yang terjadi? Umi Rohmi bahkan kalah di kandang sendiri. Pendamping yang saya ceritakan tadi, nangis. Seakan tidak percaya apa yang terjadi. Dalam semalam semua berubah “Suara Umi Rohmi dirampok”. katanya

Kejam politik ini, penggalan yang mengatakan, usaha tidak akan mengkhianati hasil itu tidak berlaku di Pilkada. Yang berlaku adalah, lebih baik ditinggal relawan daripada ditinggal konsultan.

Yayasan EF Serahkan Bantuan Kepada Panti Asuhan Baiturrahman NW Pawang Karya di KLU

Sudah menjadi rahasia umum beberapa calon memang menang karena didampingi oleh konsultan, konsultan hitam tentunya.

Kabar yang saya dapat, konsultan ini seorang profesor yang datang dari salah satu universitas di Pulau Jawa, namun saya enggan menyebut namanya secara eksplisit.

Siapa pun yang ia pegang, entah itu calon anggota DPR, atau Bupati dan Gubernur pasti akan menang dengan metode money politik. Bahkan ada teman saya yang ikut presentasi nya kaget mendengar jika ada Rp100 miliar pasti duduk menjadi Gubernur.

Tak main-main, demi meyakinkan dan optimis pada sistem atau metode yang ia gunakan, konsultan ini rela mengembalikan dana itu jika calon tersebut kalah.

Kedengarannya sih masuk akal jika uang sudah berbicara, karena konsultan tersebut menurut informasi mempunyai metode untuk menyasar audiens dan mencari data base penduduk melalui timnya.

BACA JUGA : Siap-siap, 10 Kapal Pesiar Akan Singgah di Pelabuhan Badas Sumbawa

Salah satu Pilbup juga menjadi bukti, ada pasangan calon yang hampir di semua survei berada diurutan terbawah, begitu pemilihan justru dia yang menang.

Kaca mata saya melihat begitu mirisnya kondisi demokrasi kita hari ini, masa depan demokrasi kita tidak lagi ditentukan oleh rakyat, namun ada pada pengendalian para pembegal demokrasi berjubah konsultan.

Tokoh Masyarakat Bima, Zubaer Rajak pun tegas menyatakan, terlepas dari perbedaan pilihan, semestinya kita harus sama-sama mengkritik cara yang dilakukan oleh oknum konsultan yang belakangan ramai dibicarakan. Kalau tidak, bersiap-siaplah kita semua ini melihat demokrasi ini seperti layaknya pasar.

Taliwang Sumbawa Barat Waspada Banjir, Air Sungai Semakin Naik, BPBD Siagakan Personil

“Tanding-tandingan siapa banyak uang untuk bayar konsultan hitam. Dia sudah siapkan cara menang dengan membeli suara yang bahkan calonnya sekalipun tidak tau itu suara asal-usulnya darimana,” kata Zubaer yang akrab disapa Muma.

Mandat rakyat telah diperjual-belikan, konsultan hitam tidak peduli apakah calon kredibel atau tidak, yang penting tumpukan uang bermilyar-milyar itu disiapkan.

Lalu apakah Calon yang menang dengan cara-cara seperti ini masih bisa berbangga? Karena sejatinya kemenangan di Pilkada 2024 ini bukan merupakan kemenangan rakyat.

BACA JUGA : Keren! Program Dukcapil Lobar Jemput Bola Layanan Adminduk Langsung Datangi Masyarakat

Meskinya masyarakat kita sadar, bahwa ada proses dalam demokrasi kita yang dibajak oleh konsultan tertentu yang menghalalkan sesuatu yang melanggar aturan.

Karena menghalalkan money politik yang syarat akan kerjasama dengan KPUD, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum.

“Praktek Konsultan hitam seperti ini pun seakan dilegalkan, banyak fakta politik uang terjadi dimana-mana dan terbukti, namun tidak berarti apa-apa di mata hukum,” tegas Jubair.

Meskinya Konsultan seperti ini diberikan sanksi, apalagi jika terang-terangan melakukan strategi Money politik. Karena praktek seperti ini merusak dan membegal Demokrasi.

Terkahir, menurut penulis, siapa yang menang menggunakan konsultan dengan money politik seperti ini jangan merasa bangga. Karena bukan masyarakat yang memilih dan bukan karena prestasi, melainkan manipulasi dan money politik. (Feryal).