Bupati Lombok Utara Buka Musrenbang RKPD 2026
Lombok Utara, SIAR POST | Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 bertempat di Lotara Point (26/2).
Musrenbang yang mengusung tema “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah” dibuka secara langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., M.H.
BACA JUGA : Kecelakaan Beruntun Depan RSUD Lombok Utara, Mengakibatkan Kawasaki Ninja Terbakar
Hadir juga Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhuar, Ketua GOW KLU RR Pungky Handini Kusmalahadi, Anggota Forkopimda KLU, Para Narasumber, Para kepala OPD lingkup Pemda KLU, tokoh masyarakat,serta undangan lainnya.
Kepala Bappeda KLU Gatot Sugiharto, ST melaporkan Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang bertemakan “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Daya Saing Daerah” dimana dalam penyelenggaraan berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya dikarenkan adanya penambahan desk, yaitu desk Perempuan, disabilitas dan desk milenial Gen Z.
“Musrenbang kali ini adalah sebagai kegiatan awal dari 99 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030,”tuturnya.
Lebih lanjut kata Gatot menjelaskan bahwa Kawasan Gili Tramena masuk kedalam destinasi wisata prioritas nasional sedangkan dari status wilayah dari Kementerian LH Gili Tramena masuk kedalam zona kawasan konservasi.
“PAD Kabupaten Lombok Utara 70 persen dari sektor pariwisata dan Sebagian besar berada di tiga Gili,”katanya.
Disamping itu pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KKerj (PPPK) Tahun 2024, sebanyak 940 membutuhkan penggajian sejumlah Rp 54.031.637.139 sedangkan transfer dari Pusat untuk Penggajian PPPK hanya diberikan sebesar Rp 21.837.493.000 untuk tahun 2025, sehingga di tahun 2026 dibutuhkan sekitar 54 Miliar diluar TPP.
BACA JUGA : Resmi Luncurkan Program 99 Hari Kerja, Bupati Najmul Wacanakan Tiga Gili Jadi Kecamatan
“Dari beberapa fenomena terjadi dapat menjadi tantangan Kabupaten Lombok Utara di Tahun 2026, kita Analisa untuk di selesaikan dengan upaya pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di Lombok Utara,”bebernya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjelaskan bahwa tiga tahun terakhir PAD KLU terus mengalami peningkatan.Sektor pariwisata berkontribusi tinggi bagi PAD KLU, situasi mengharuskan Pemda untuk kebih intens mengelola kepariwisataan tiga Gili guna memastikan ada dampak kebijakan pemerintah di destinasi pariwisata.
“Dengan tema yang diusung pada Musrenbang ini semoga seluruh OPD tergerak untuk secara tematik untuk mengelola bersama2 potensi pariwisata yang ada,”ungkapnya.
Iswandi berharap apa yang direncanakan pada Musrenbang kali dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh sektor yang ada dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata, seperti sektor pertanian yang dapat mendistribusikan hasil pertaniannya bagi pemenuhan kebutuhan hotel dan resto yang ada di KLU.
Terkait kemiskinan tentu Pemprov ikut andil, mengingat KLU merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi dari 10 kabupaten/kota Se-NTB.
“Pemda KLU dan Pemprov NTB harus dapat berjalan seiring dalam pelaksanaan programnya dalam mewujudkan NTB emas,”tandasnya.
Dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DRPD KLU yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Hakamah bahwa pada musrenbang RKPD 2025 lembaga DPRD memiliki ekspektasi agar musyawarah nantinya benar-benar sebagai ruang deliberatif bagi unsur-unsur yang terlibat.
Keterbukaan bagi keberagaman pandangan, maupun ruang kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, ruang komunikasi yang inklusif, ruang untuk memahami dan membingkai ulang isu-isi pembangunan atas dasar saling menghormati satu sama lain untuk melahirkan konsesnsus bersama.
“Keterlibatan berbagai unsur dalam berpartisipasi merupakan inti dari Musrenbang,”katanya.
Selanjutnya Hakamah menyampaikan garis besar pokok pikiran DPRD diantaranya pada bidang ekonomi meliputi pemulihan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran.
Pada bidang pendidikan sosial infrastruktur meliputi sarana prasarana sekolah dan kesehatan, persoalan menahun seperti titik kekeringan pada sejumlah wilayah, angka kemiskinan yang tinggi. (Nissa)
