Mataram, SIAR POST – Menyikapi kerusakan infrastruktur akibat banjir hebat yang melanda Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025, DPRD Kota Mataram melalui Komisi III menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan penanganan, khususnya pada akses jalan yang amblas di kawasan Perumahan Mahkota Bertais, Kecamatan Sandubaya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman dari Fraksi Gerindra, menyebut bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas PUPR dan mendorong agar seluruh wilayah terdampak segera ditangani, dimulai dari lokasi yang mengalami kerusakan paling parah.
“Jalan yang jebol di Mahkota Bertais adalah salah satu akses penting yang harus segera ditangani. Warga di sana saat ini terisolir. Kami mendorong Pemkot segera hadir, setidaknya bangun jembatan darurat dulu agar aktivitas warga kembali normal,” ujar Abd Rachman saat ditemui di kantor DPRD, Selasa (15/7).
Ia menyebut kejadian ini sebagai force majeure yang membutuhkan penanganan ekstra cepat.
Menurutnya, dana dari pos Biaya Tak Terduga (BTT) tahun ini sekitar Rp7 miliar, namun belum tentu cukup untuk membangun kembali seluruh infrastruktur yang rusak, terutama jembatan dan saluran besar.
“Jika BTT tidak cukup, kami akan perjuangkan melalui anggaran perubahan APBD. Ini belum diketok. Kami ingin jembatan Mahkota dan beberapa titik lain masuk sebagai prioritas,” tambahnya.
Komisi III juga mendorong agar dinas teknis seperti PUPR, DLH, dan Dinas Perkim saling berkolaborasi untuk melakukan normalisasi anak sungai, saluran tersumbat, serta mempercepat pemeliharaan tanggul dan drainase yang selama ini kurang optimal.
Akses Jalan Warga Lumpuh, Warga Harap Percepatan
Sementara itu, ratusan warga di Perumahan Mahkota Bertais hingga kini kesulitan beraktivitas. Akses utama sepanjang 10 meter dengan lebar 8 meter yang menghubungkan ke jalan utama Bertais amblas diterjang banjir. Selain warga, petani pun terdampak karena akses ke ratusan hektar lahan pertanian ikut lumpuh.
“Kami harap pemerintah segera turun tangan, warga sudah dua hari kesulitan. Ini bukan akses kecil, ini vital,” tegas Ketua RT Mahkota Bertais, Mazwar Hamdy.
Bendahara lingkungan setempat, Bayu Septiana, menambahkan bahwa normalisasi Anak Sungai Ancar yang melintasi kawasan perumahan juga sangat mendesak. Sungai ini disebut telah mengalami penyempitan dan pendangkalan, yang menyebabkan banjir cepat meluap ke permukiman warga.
DPRD Provinsi Juga Akan Kawal Perbaikan
Tak hanya DPRD Kota, Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim turut memberikan atensi. Ia menegaskan akan ikut mengawal dan mendorong percepatan penanganan di level provinsi jika memang kewenangan penanganan jembatan dan jalan itu masuk ranah Pemprov NTB.
“Kami siap perjuangkan lewat BTT provinsi kalau memungkinkan. Ini infrastruktur vital, bukan hanya bagi warga tapi juga petani,” ujar Hamdan yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB.
Butuh Kolaborasi dan Kesabaran
