Ilustrasi hasil tambang rakyat. Foto agincourt
“Tambang ilegal tak bisa diberantas sepenuhnya, tapi bisa kita ubah jadi legal, adil, dan bermanfaat lewat koperasi rakyat,” katanya.
Legalisasi tambang rakyat melalui koperasi bukan hanya soal izin tambang. Ini tentang keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan ekonomi masyarakat lokal.
Pemerintah NTB kini dihadapkan pada momentum penting: menjadikan legalisasi ini tidak hanya simbolis, tapi menyeluruh dan merata untuk seluruh rakyat.
Reporter: Tim Redaksi SIARPOST
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk PT BPR NTB Perseroda sebagai bank penyalur gaji dan…
SUMBAWA, NTB (SIAR POST) — Nasib pilu dialami Adi Putra (43), warga Desa Lenangguar, Kecamatan…
Mataram, NTB (SIARPOST) – Sejumlah pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di…
Fikrin menyebut pariwisata berbasis investasi besar sering kali memunculkan kebocoran ekonomi keluar daerah dan melemahkan…
Situasi kembali memanas setelah muncul pemberitahuan bahwa pada Jumat, 16 Januari 2026, akan dilakukan pembangunan…
LOMBOK TENGAH, SIAR POST – Kasus kericuhan yang melibatkan Miase dan kelompoknya dengan pihak lawan…
