“Program MBG itu niatnya bagus. Tapi kalau yang kelola hanya segelintir orang, manfaatnya tidak akan terasa bagi masyarakat kecil,” ujar salah satu warga Taliwang.
Klarifikasi H. Basuki menjadi angin segar di tengah panasnya isu dugaan keterlibatan DPRD dalam proyek MBG. Namun, publik tetap menunggu langkah nyata dari Pemkab Sumbawa Barat, Inspektorat, dan APIP untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan program strategis tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya adalah bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
Redaksi | SIAR POST
