LOMBOK UTARA, SIAR POST – Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU) Gelar Pengawasan Daerah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bupati, Selasa (9/12/2025) ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial akhir tahun, tetapi diharapkan menjadi ruang refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integritas, tata kelola, dan akuntabilitas publik di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat.
Inspektur KLU, Heryanto, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan administratif belaka, melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan publik.
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Perbaikan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Menuju Kabupaten Lombok Utara Bebas KKN”, ia menekankan bahwa akuntabilitas merupakan benteng utama dalam upaya pencegahan korupsi.
Dalam laporannya, Heryanto memaparkan bahwa kegiatan ini didasarkan pada tiga dokumen penting :
- DPA Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025,
- Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD,
- Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKT) 2025, serta proyeksi PKT 2026.
Ia menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya tata kelola yang efektif, efisien, dan mampu menutup celah praktik koruptif.
“APBD harus kembali pada esensinya, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, dalam arahannya menyampaikan pesan tegas kepada seluruh peserta. Ia mengapresiasi capaian progres Reformasi Birokrasi dan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PRL HP) KLU yang mencapai 9,39 persen, jauh melampaui rata-rata daerah lain di NTB yang hanya berkisar 1,2–1,7 persen.
“Ini prestasi, tetapi bukan alasan untuk kita berpuas diri,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa posisi KLU masih berada di peringkat tujuh dari sebelas kabupaten/kota se-NTB. Menurutnya, capaian tersebut menandakan masih banyak ruang yang harus diperbaiki.
Kusmalahadi mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat integritas internal. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dan menyinggung perlunya menghilangkan ego sektoral.
“Jangan pernah ada egoisme diri dan merasa menjadi OPD yang superior,” ujarnya.
Wabup juga menegaskan bahwa tekanan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah kini datang dari masyarakat. Publik, katanya, semakin kritis dan menuntut transparansi dalam setiap proses pengelolaan pemerintahan.
“Masyarakat hari ini ingin melihat pemerintah yang bersih, akuntabel, bebas KKN. Maka kita tidak boleh berhenti membenahi sistem dan memperkuat integritas,”tegasnya.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai agar pesan-pesan penguatan tata kelola yang disampaikan dapat benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam pelayanan publik.
“Kalau kita tidak serius memperbaiki diri, maka semua tidak akan berjalan baik,” ujarnya.
Dengan tingginya persaingan kualitas tata kelola antar daerah dan besarnya tuntutan publik, gelar pengawasan daerah tahun ini dipandang sebagai momentum strategis bagi Lombok Utara. Selain memperkuat sistem pengawasan, kegiatan ini juga diharapkan dapat memulihkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegiatan ini menjadi penanda bahwa pemerintah daerah tidak hanya ingin memenuhi kewajiban administratif, melainkan tengah berupaya melakukan pembenahan menyeluruh.
Harapannya, gelar pengawasan daerah bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan langkah nyata menuju tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Redaksi | SIAR POST
