SUMBAWA, SIAR POST – Penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur 2 Bunga Eja, Kabupaten Sumbawa, menuai sorotan serius dari pihak penerima manfaat.
Penutupan dapur yang dilakukan tanpa adanya surat resmi itu dinilai berdampak langsung pada siswa dan mencederai tujuan utama program nasional peningkatan gizi anak.
Kepala MAN 3 Sumbawa, Drs. H. Ahyar, mengaku terkejut ketika mendapat informasi bahwa MBG tidak lagi beroperasi selama beberapa hari ke depan. Informasi tersebut diterima secara lisan dari Ketua SPPG dengan alasan adanya masalah internal.
“Kami sangat berharap ini jangan sampai terjadi. Anak-anak sudah terbiasa menerima makan gratis, dan manfaatnya sangat besar sesuai tujuan pemerintah untuk penambahan gizi,” ujar H. Ahyar, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, sebagai penerima manfaat, pihak sekolah tidak pernah menerima penjelasan resmi mengenai alasan penghentian tersebut. Bahkan hingga kini, belum ada kejelasan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi.
“Kalau memang harus berhenti, seharusnya dijelaskan apa permasalahannya. Supaya kami dari sekolah tahu alasan yang sebenarnya. Ini menyangkut hak anak-anak,” tegasnya.
Dampak penghentian MBG ini, lanjut H. Ahyar, sangat terasa di kalangan siswa. Anak-anak merasa kecewa karena melihat sekolah lain tetap menerima MBG sesuai jadwal.
“Anak-anak jadi kecewa. Padahal dengan adanya MBG ini, mereka lebih rajin ke sekolah. Manfaatnya luar biasa,” katanya.
Ia menilai, persoalan internal seharusnya bisa diselesaikan tanpa harus menghentikan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Selain soal penutupan dapur, pihak sekolah juga menyoroti kualitas menu makanan yang disajikan dalam beberapa hari terakhir. Suhaji mengungkapkan, menu MBG yang diterima dinilai tidak sesuai dengan standar gizi yang sebelumnya disepakati.
“Menu terakhir ini kami agak kecewa. Pernah hanya ikan teri goreng dicampur kacang, bumbunya kurang disukai, tempe hanya sebesar telunjuk. Kalau boleh dibilang, itu seperti nasi kucing harga tiga sampai empat ribu,” ungkapnya.
Padahal, kata dia, dalam rapat di kantor camat, menu MBG sudah dibahas dan disepakati bersama.
“Harapan kami ke depan, kriteria menu harus sesuai standar gizi. Kalau nasi, ya nasi, jangan diganti roti. Ini bagian dari evaluasi Dapur 2,” tegasnya.
Sorotan juga datang dari Ketua Yayasan Lingkungan Hidup Nusra, Baehaqi Purnawan ST. Ia menyayangkan tidak beroperasinya dua dapur MBG, yakni Dapur 2 Empang dan Dapur 2 Tarano, karena dinilai merugikan penerima manfaat.
“Ini masalah internal antara yayasan dan kontraktor pembangunan dapur. Seharusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa harus menutup dapur,” kata Baehaqi.
Ia menegaskan bahwa manfaat kontrak dan sewa kendaraan selama ini sudah berjalan sesuai kesepakatan yang dituangkan secara notaris. Karena itu, penutupan dapur dianggap sebagai langkah yang tidak proporsional.
Lebih jauh, Baehaqi juga mengkritik lemahnya etika administrasi.
“Sangat disayangkan pihak SPPG tidak bersurat secara resmi ke yayasan. Ini lembaga dan kantor, seharusnya ada etika administrasi, bukan hanya pemberitahuan lisan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Sumbawa, Ardy, menjelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan atas instruksi pimpinan pusat guna menghindari risiko yang lebih besar.
“Tidak beroperasinya dapur karena ada masalah internal antara mitra yayasan dan pihak penghubung. Pimpinan pusat meminta operasional dihentikan sementara karena berisiko terhadap pemberian kepada penerima manfaat,” jelas Ardy.
Terkait surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), Ardy mengakui hingga kini surat tersebut belum diterbitkan dan masih dalam proses. “Secara lisan dulu suratnya menyusul, ini sama seperti kejadian di SPPG Lempe. Dihentikan dulu, baru suratnya menyusul karena proses birokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, jika operasional tetap berjalan tanpa kejelasan anggaran akibat konflik internal, risiko yang muncul justru lebih besar, seperti tidak terbayarnya suplier dan kendaraan operasional.
“Anggaran ada, tapi pencairan butuh persetujuan beberapa pihak. Kalau ada konflik, pencairan terhambat dan dampaknya bisa ke BGN,” tutupnya.
Pewarta : Edo MH
Editor : Feryal
