Praya, NTB (SIAR POST) — Sasaka Nusantara NTB menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan nasib guru honorer non-ASN di Kabupaten Lombok Barat. Ketua Umum Sasaka Nusantara, YMH. Lalu Ibnu Hajar, secara langsung menerima berkas aduan dari Forum Guru Honorer Non-ASN Lombok Barat di Markas Besar Sasaka Nusantara, Rabu (6/5).
Berkas tersebut memuat data sebanyak 1.632 guru honorer non-database yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 31 Desember 2025.
Selain itu, turut dilampirkan kronologi pengabdian para guru yang telah mengajar lebih dari 10 tahun tanpa kejelasan status, serta sejumlah tuntutan penting, mulai dari kepastian Nomor Induk Pegawai (NIP), masuk dalam skema PPPK paruh waktu, hingga penolakan terhadap rencana PHK massal.
Dalam pernyataannya, Lalu Ibnu Hajar menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan menyangkut masa depan pendidikan di daerah.
“Guru adalah tongkat komando peradaban. Jika guru honorer dipinggirkan, sama saja kita mengorbankan masa depan Gumi Sasak. Sasaka Nusantara tidak akan tinggal diam,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).
Sebagai langkah konkret, Sasaka Nusantara menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, melalui advokasi hukum dengan melibatkan LBH Sasaka Nusantara untuk mendampingi seluruh guru terdampak secara gratis, termasuk menyiapkan gugatan ke PTUN apabila terjadi PHK sepihak.
Kedua, melakukan lobi kebijakan dengan membawa langsung berkas aduan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi X DPR RI, Kementerian PAN-RB, serta Ombudsman RI dalam waktu dekat.
Ketiga, menyiapkan aksi konstitusional berupa aksi damai akbar jika tidak ditemukan solusi yang berpihak pada guru honorer.
Sasaka Nusantara juga mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret. BKN dan KemenPAN-RB diminta menerbitkan diskresi khusus agar guru honorer dengan masa pengabdian lebih dari 10 tahun dapat masuk dalam database BKN.
Sementara itu, Komisi X DPR RI didorong untuk memanggil Bupati Lombok Barat dan jajaran terkait guna mengevaluasi kebijakan pendidikan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri diminta menghentikan wacana PHK dan membuka ruang dialog bersama semua pihak.
Kepada para guru honorer, Lalu Ibnu Hajar menyampaikan pesan agar tetap tenang dan terus menjalankan tugas mengajar.
Ia meminta perjuangan diserahkan kepada Sasaka Nusantara agar berjalan secara terarah dan konstitusional.
“Jangan anarkis. Tetap di kelas mencerdaskan anak bangsa. Biarkan kami yang bergerak ke pusat. Satu komando untuk kemanfaatan banyak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari langkah taktis, dalam tujuh hari ke depan Sasaka Nusantara akan mengirimkan surat resmi ke sejumlah lembaga negara, melakukan audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB, menggelar konferensi pers nasional, hingga mendorong rapat dengar pendapat dengan DPRD Lombok Barat.
Jika tidak ada titik temu, organisasi ini menyatakan siap menggelar aksi damai dengan melibatkan ribuan guru honorer.
Langkah ini menjadi harapan baru bagi ribuan guru honorer di Lombok Barat yang selama ini berada dalam ketidakpastian status.
Sasaka Nusantara menegaskan, perjuangan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang keberlanjutan pendidikan dan masa depan generasi bangsa. (Red)
