SUMBAWA, SIAR POST – Kepala Desa Labuhan Aji, Kecamatan Labuhan Badas, Sofyan, kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan destinasi wisata Pulau Moyo yang selama ini dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata kelas dunia di Kabupaten Sumbawa.
Menurut Sofyan, selama bertahun-tahun pemerintah lebih banyak membangun destinasi lain, sementara Pulau Moyo justru terkesan dibiarkan tanpa arah pengembangan yang jelas.
“Moyo ini tidak ada rencana, tidak ada gawe. Kalau bisa bagian perencanaan Dinas Pariwisata turun langsung melihat kondisi di lapangan supaya ada konsep tata ruang dan arah pengembangannya,” ujarnya saat ditemui di Sumbawa beberapa hari lalu.
Ia mencontohkan pembangunan Pantai Jempol dan Pantai Selipir Ate yang mendapat alokasi anggaran cukup besar, sedangkan kawasan wisata Pulau Moyo hampir tidak pernah mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur.
Padahal, menurutnya, Pulau Moyo memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila ditata dengan baik.
“Kami hanya minta sederhana, tata kawasan pantainya, buat rest area, sarana prasarana pendukung sesuai kelas premium Pulau Moyo. Kalau tidak ditata, bagaimana wisata ini bisa berkembang,” katanya.
Selain infrastruktur, Sofyan juga menyoroti banyaknya lahan bersertifikat hak milik (SHM) yang terbengkalai tanpa perawatan sehingga mengurangi daya tarik kawasan wisata.
Ia mengaku selama ini pemerintah desa bahkan harus menanggung biaya kunjungan pejabat yang datang ke Pulau Moyo dengan harapan mereka melihat langsung potensi wisata di sana.
“Kami berharap setelah melihat langsung mereka peduli, tetapi sampai sekarang belum ada perhatian nyata.” Katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari, mengakui pihaknya memang baru mulai melakukan pendataan destinasi wisata secara menyeluruh.
“Saya baru enam bulan di Dinas Pariwisata. Saat ini kami masih fokus melakukan pendataan dan verifikasi destinasi wisata yang sudah maupun belum memiliki izin,” jelasnya.
Ia mengatakan Pulau Moyo juga masuk dalam rencana pendataan tersebut.
“Mungkin akan ke arah sana juga. Minggu kemarin kami baru turun ke Labu Sangor Kecamatan Maronge. Setelah itu kemungkinan akan kami arahkan juga ke Labuhan Aji untuk melihat kebutuhan infrastruktur wisatanya,” ujar Vivi.
Namun ia mengakui keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pemerintah belum dapat merealisasikan pembangunan fisik tahun ini.
“Kami data dulu kebutuhannya, nanti kami fasilitasi sesuai kemampuan anggaran.” Katanya.
