Temuan tersebut meliputi selisih pembayaran kepada penyedia, kekurangan pembayaran pajak, selisih pembayaran kepada IMI, hingga kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata NTB saat penyelenggaraan kegiatan, Jamaludin Malady, pernah menyatakan terdapat sisa anggaran sekitar Rp2,5 miliar yang telah dikembalikan kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, polemik mengenai penyelenggaraan MXGP dan dugaan korupsi Lombok-Sumbawa Motocross masih terus bergulir. Di satu sisi, mantan Gubernur NTB meminta publik tidak mencampuradukkan kedua persoalan tersebut dan menghentikan narasi yang dinilai merugikan citra daerah.
Di sisi lain, aparat penegak hukum memastikan proses penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)
