Foto Dinas PUPR NTB. (Dok.didi mild)
Laporan BPK juga menyebut praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah karena setiap pengeluaran pemerintah wajib didukung bukti yang lengkap, sah, dan menggambarkan transaksi yang sebenarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas PUPR Provinsi NTB mengenai temuan BPK tersebut maupun langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjutinya. (Red)
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang maupun…
Perdebatan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara pun kembali mengemuka, sementara publik menanti klarifikasi resmi dari…
Pria tersebut mengaku sudah mengetahui dugaan perselingkuhan itu selama empat bulan, namun hingga kini belum…
Sumbawa Barat, SIAR POST – RSUD Asy-Syifa’ Sumbawa Barat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui…
Menurutnya, keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari jumlah medali yang diraih atlet, tetapi juga dari…
“Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, kejarlah prestasi setinggi mungkin, tetapi jangan pernah mengorbankan sportivitas. Kita boleh bersaing…
