Di akhir pernyataannya, Tontowi mengingatkan agar penolakan terhadap LKPJ tidak berhenti sebagai perdebatan politik sesaat. Ia berharap DPRD Lombok Barat mengawal seluruh rekomendasi hasil pembahasan LKPJ hingga benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“SiLPA yang nilainya sangat besar tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan keuangan. Itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. DPRD harus kembali ke khitahnya sebagai lembaga pengawas, bukan sekadar pelengkap kekuasaan,” pungkasnya.(red)
