SUMBAWA BARAT, SIAR POST – Insiden tongkang pengangkut batu bara di perairan Teluk Benete, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus menjadi perhatian. Setelah tongkang dilaporkan mengalami kebocoran lambung dan dalam kondisi miring saat tiba di perairan Benete, penanganan kejadian tersebut kini mendapat perhatian hingga tingkat pemerintah pusat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat, Aku Nur Rahmadin, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan perkembangan penanganan insiden tersebut.
“Kami sudah koordinasi dengan Pusdal. Pusdal sudah hubungi DLHK Provinsi, dan saya sudah hubungi Dinas Kelautan Provinsi juga,” kata Aku Nur Rahmadin saat diwawancarai, Minggu (9/8/2026).
Ia mengungkapkan, perkembangan terbaru penanganan insiden tersebut bahkan telah diteruskan hingga ke Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.
“Update terakhir berita terkait kegiatan ini sudah sampai ke Deputi Gakkum KLH,” ujarnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa insiden tongkang batu bara di Benete tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi telah masuk dalam pemantauan berjenjang hingga pemerintah pusat.
Sebelumnya, pada Kamis (6/8/2026), tongkang SENO HIDAYAT VII 2198 yang ditarik kapal tunda SENO HIDAYAT VI tiba di Teluk Benete dengan kondisi miring akibat dugaan kebocoran pada lambung sebelah kiri.
Tongkang tersebut diketahui membawa sekitar 5.001 ton batu bara dari Alur Sungai Barito menuju Pelabuhan Benete. Karena kondisinya, tongkang tersebut dilaporkan tidak diperbolehkan langsung bersandar di Pelabuhan Benete.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB menyampaikan bahwa penanganan di lapangan di-handle oleh KUPP Benete dengan dukungan tim Port Logistic AMNT.
DLHK NTB juga menyatakan telah meminta pihak terkait memastikan prosedur kedaruratan apabila terjadi tumpahan bahan berbahaya dan beracun (B3) di laut dijalankan.
“Dihandle oleh KUPP Benete, support oleh tim Port Logistic AMNT. Pihaknya sudah minta PLN untuk memastikan SOP kedaruratan tumpahan B3 di laut dijalankan,” demikian keterangan DLHK NTB.
Pemerintah pusat, menurut DLHK NTB, juga telah memberikan instruksi agar perkembangan penanganan kejadian tersebut terus dipantau.
Instruksi tersebut disebut berasal dari Gakkum KLH kepada Pusdal Wilayah II Bali dan NTB.
DPRD KSB Desak Investigasi
Di tengah proses penanganan, perhatian terhadap insiden tersebut juga datang dari DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
Dikutip dari media Wajah pulau Sumbawa, Anggota DPRD KSB, Santri Yusmulyadi, sebelumnya mendesak dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap insiden tongkang batu bara di perairan Benete.
Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada upaya evakuasi atau pengamanan tongkang. Pemerintah dan pihak berwenang perlu memastikan penyebab kejadian, sekaligus mengkaji kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir.
Kekhawatiran terutama tertuju pada aktivitas nelayan yang menggantungkan kehidupan dari kawasan perairan tersebut.
