“Pembahasan TAPD dan Banggar harus bertumpu pada data, kemampuan fiskal, dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, APBD Perubahan bukan sekadar proses menambah atau mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap belanja dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan sumber pendapatan yang realistis.
“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Kita semua ingin APBD NTB sehat, realistis, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemprov NTB berharap penataan APBD Perubahan 2026 dapat menjadi momentum memperkuat disiplin fiskal daerah. Prinsip yang ditekankan adalah tidak membelanjakan penerimaan yang belum pasti, tetap melindungi kebutuhan masyarakat, serta menghindari munculnya beban baru pada tahun anggaran berikutnya.
“Yang kita jaga bukan sekadar angka APBD, tetapi kemampuan pemerintah untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang paling penting, memberikan manfaat yang nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Ahsanul.
