MATARAM, SIAR POST — Keberangkatan kontingen Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta menyisakan sorotan. Pasalnya, atlet bulutangkis jenjang SMP yang mewakili NTB disebut berangkat tanpa pendamping, berbeda dengan cabang olahraga (cabor) lainnya yang mendapat pendamping.
Informasi tersebut disampaikan salah seorang orang tua atlet yang menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai, anak-anak yang membawa nama NTB di tingkat nasional semestinya mendapatkan pendampingan yang layak selama mengikuti ajang O2SN di Jakarta.
“Cabor lain ada pendampingnya, kenapa bulutangkis SMP justru tidak ada?” demikian keluhan salah satu orang tua atlet.
Adapun atlet bulutangkis yang disebut tidak didampingi terdiri dari atlet putra perwakilan Kota Mataram dan atlet putri perwakilan Lombok Barat.
Anak-anak dari sejumlah cabor, termasuk atlet SMP cabang bulutangkis, telah berangkat dari Mataram menuju Jakarta pada Minggu (16/8/2026). Namun, di tengah keberangkatan kontingen tersebut, muncul pertanyaan mengenai alasan atlet bulutangkis SMP tidak mendapatkan pendamping sebagaimana cabor lainnya.
Tanggung Jawab Siapa?
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi NTB dalam keberangkatan atlet menuju ajang nasional.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat, H. Lalu Najamuddin, yang dihubungi media ini pada Senin (17/8/2026), mengatakan pihaknya telah melepas secara resmi atlet yang akan berlaga di tingkat nasional.
“Sudah kami lepas secara resmi, 2 SD Atletik dan 1 SMP Bulutangkis,” katanya.
Namun, ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai anggaran serta persoalan pendamping bagi atlet bulutangkis tersebut, H. Lalu Najamuddin belum memberikan jawaban.
Sementara itu, Kepala Dikbud Kota Mataram, Yusuf, justru menyoroti tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengiriman kontingen ke tingkat nasional.
Menurut Yusuf, pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab membina dan mengantarkan atlet hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Setelah menjadi kontingen yang mewakili NTB di tingkat nasional, tanggung jawab selanjutnya berada di tingkat provinsi.
“Pas begini provinsi selalu lepas tangan,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, Dikbud kabupaten dan kota pada prinsipnya mengantarkan anak-anak hingga meraih juara di tingkat provinsi. Setelah itu, ketika atlet menjadi bagian dari kontingen NTB menuju tingkat pusat, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Anak-anak Membawa Nama NTB
Persoalan pendampingan ini menjadi perhatian karena para atlet yang berangkat masih berstatus pelajar SMP. Mereka tidak hanya membawa nama sekolah maupun kabupaten/kota, tetapi juga membawa nama Nusa Tenggara Barat di ajang nasional.
Orang tua atlet berharap persoalan pendampingan tidak dianggap sepele. Menurut mereka, kehadiran pendamping bukan hanya soal menemani perjalanan, tetapi juga memastikan kebutuhan, koordinasi, serta kondisi atlet selama mengikuti pertandingan di Jakarta dapat terpantau dengan baik.
Terlebih, cabang olahraga lain disebut mendapatkan pendamping, sementara atlet bulutangkis SMP justru berangkat tanpa pendamping.
Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan: mengapa atlet bulutangkis SMP yang sama-sama mewakili NTB tidak mendapatkan fasilitas pendamping seperti cabor lainnya?
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut, termasuk mengenai alasan tidak adanya pendamping bagi atlet bulutangkis putra Kota Mataram dan atlet putri Lombok Barat.
Publik kini menunggu penjelasan Pemerintah Provinsi NTB agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik dan para pelajar yang sedang berjuang mengharumkan nama NTB tetap mendapatkan perhatian serta perlindungan yang semestinya.
