MATARAM, SIAR POST — Peta persaingan menuju kursi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2030 kembali berubah setelah Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menyatakan dua bakal calon, H. Mori Hanafi dan H. Lalu Muhamad Iqbal, tidak memenuhi syarat.
Keputusan TPP yang diumumkan Selasa (18/8/2026) itu praktis membuka kembali ruang politik olahraga di NTB. Sejumlah nama yang sebelumnya berada di luar proses penjaringan mulai kembali diperbincangkan, salah satunya H. W. Musyafirin, mantan Bupati Sumbawa Barat (KSB) dua periode.
Nama Musyafirin bahkan disebut-sebut memiliki peluang cukup besar apabila benar-benar memutuskan maju dalam perebutan kursi orang nomor satu di KONI NTB.
Bukan tanpa alasan. Selain memiliki pengalaman memimpin daerah selama dua periode, Musyafirin saat ini juga dipercaya memimpin salah satu cabang olahraga prestasi di NTB, yakni Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) NTB.
Posisi tersebut membuat Musyafirin relatif tidak asing dengan dinamika pembinaan olahraga dan organisasi cabang olahraga di NTB.
Dukungan Kabupaten/Kota Jadi Kunci
Meski demikian, peluang Musyafirin untuk maju tentu sangat bergantung pada dukungan KONI Kabupaten/Kota. Dalam mekanisme pemilihan Ketua KONI NTB, dukungan dari pemilik suara menjadi salah satu faktor paling menentukan.
“Artinya, posisi Musyafirin sebagai Ketua Perpani NTB menjadi modal awal, tetapi belum otomatis mengantarkannya ke arena pencalonan. Ia tetap membutuhkan dukungan dari KONI Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ketua Umum Ruang Kita Center (RKC) Is Karyanto yang selama ini mengamati pemilihan ketua KONI NTB.
Namun, secara politik olahraga, peluang tersebut dinilai terbuka.
Apalagi suara dari masyarakat Sumbawa yang mendorong Musyafirin untuk maju sebagai Ketua KONI NTB mulai semakin terdengar. Wacana tersebut bahkan disebut bukan sekadar keinginan personal, tetapi berkembang menjadi pembicaraan di tengah masyarakat olahraga Sumbawa.
“Beliau memiliki sejumlah modal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, jaringan pemerintahan, hingga keterlibatannya langsung dalam organisasi olahraga,” ujar Is Karyanto.
Jika dukungan Kabupaten/Kota berhasil dikonsolidasikan, bukan tidak mungkin Musyafirin menjadi salah satu figur yang paling diperhitungkan dalam proses selanjutnya.
Bagaimana dengan Mori Hanafi?
Di sisi lain, peluang H. Mori Hanafi untuk kembali masuk dalam bursa juga belum sepenuhnya tertutup.
Mori memang telah dinyatakan TPP tidak memenuhi syarat pada tahapan penjaringan sebelumnya karena persoalan dukungan. Ia disebut belum memenuhi ketentuan minimal dukungan 30 persen atau sekurang-kurangnya tiga dukungan KONI Kabupaten/Kota.
Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus kemungkinan Mori kembali mencalonkan diri apabila mekanisme organisasi setelah berakhirnya tugas TPP membuka ruang untuk proses pendaftaran atau penjaringan ulang.
Dengan demikian, Mori masih menjadi nama penting dalam peta persaingan KONI NTB. Pengalaman memimpin KONI NTB dan jaringan yang telah terbentuk selama ini menjadi modal yang tidak bisa begitu saja diabaikan.
Terlebih, hasil TPP kini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi KONI sesuai ketentuan yang berlaku.
Iqbal Tumbang, Bursa Kembali Terbuka
Sementara itu, kandasnya langkah H. Lalu Muhamad Iqbal juga menjadi kejutan tersendiri.
Gubernur NTB tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi ketentuan mengenai pengalaman organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
Dengan tidak lolosnya dua nama yang sebelumnya telah mendaftarkan diri, peta pencalonan Ketua KONI NTB praktis kembali terbuka.
Kondisi ini membuat figur seperti Musyafirin berpotensi menjadi alternatif kuat, terutama apabila mendapatkan dukungan konkret dari sejumlah KONI Kabupaten/Kota.
