BIMA, SIAR POST — Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Madapangga menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan pemblokiran Jalan Lintas Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Selasa (8/9/2026).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA tersebut merupakan bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Madapangga yang dinilai membutuhkan penanganan serius serta kepastian pembangunan.
Korlap I Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Madapangga, Danial Thomson, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat untuk menagih komitmen Pemerintah Kabupaten Bima terkait perbaikan jalan di wilayah Madapangga.
Pemblokiran jalan dilakukan massa aksi sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera merealisasikan perbaikan jalan dan tidak sekadar menyampaikan komitmen pembangunan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bima telah menyampaikan komitmen bahwa sejumlah infrastruktur jalan di Kecamatan Madapangga akan menjadi prioritas dan dianggarkan pada tahun 2026. Namun, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai status anggaran, proses perencanaan, waktu pelaksanaan, serta kapan pekerjaan perbaikan jalan tersebut benar-benar dimulai.
Menurut Aliansi, persoalan jalan bukan sekadar menyangkut kenyamanan berkendara, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, mobilitas masyarakat, hingga keselamatan pengguna jalan.
Tagih Janji Perbaikan Jalan
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat Madapangga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bima.
Massa mendesak Bupati Bima segera merealisasikan perbaikan Jalan Lintas Madapangga sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kepastian waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.
Aliansi juga mendesak Pemkab Bima membuka secara transparan anggaran dan program perbaikan Jalan Madapangga, termasuk sumber anggaran, besaran anggaran, ruas jalan yang menjadi prioritas, serta tahapan pelaksanaannya.
Tak hanya pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bima Dapil II juga menjadi sasaran tuntutan massa. Para wakil rakyat tersebut didesak hadir langsung menemui massa aksi dan memberikan penjelasan terbuka mengenai sejauh mana perjuangan serta pengawalan terhadap aspirasi masyarakat Madapangga telah dilakukan.
Aliansi juga meminta Pemkab Bima bersama DPRD Kabupaten Bima Dapil II turun langsung meninjau kondisi Jalan Lintas Madapangga dan menetapkan langkah penanganan yang konkret.
Aksi tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji atau pernyataan, melainkan kepastian dan realisasi pembangunan di lapangan. Pernyataan sikap aliansi menegaskan bahwa aksi dilakukan untuk menagih tanggung jawab pemerintah terhadap komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Aliansi menyerukan pemerintah dan wakil rakyat untuk hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, menjawab pertanyaan masyarakat, mengawal anggaran pembangunan, serta memastikan Jalan Madapangga segera diperbaiki. (Red)
