Sebaliknya, apabila tidak ada alokasi khusus, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai sumber material yang digunakan dalam pembangunan tersebut.
Untuk mengakhiri spekulasi di tengah masyarakat, KAMMI Lombok Barat meminta pemerintah membuka data distribusi semen selama periode kelangkaan.
Sedikitnya terdapat lima hal yang dinilai perlu dijelaskan.
Pertama, jumlah semen yang masuk ke Lombok Barat selama periode kelangkaan.
Kedua, asal dan jalur masuk semen, termasuk melalui Pelabuhan Lembar.
Ketiga, distributor dan wilayah yang menerima pasokan.
Keempat, mekanisme pengadaan semen untuk proyek pemerintah maupun pembangunan KDKMP apabila terdapat pengadaan khusus.
Kelima, pengawasan harga dari distributor hingga pengecer.
Menurut Gumelar, transparansi tersebut penting untuk memastikan tidak ada mata rantai distribusi yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh semen.
“Kalau memang tidak ada persoalan dalam distribusi, tunjukkan datanya. Kalau ada masalah, perbaiki. Yang kami minta adalah keadilan distribusi dan keterbukaan informasi,” tegasnya. (Red).
