LOMBOK UTARA,SIARPOST— Potensi Pantai Lempenge di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, dinilai bisa menjadi pintu masuk pengembangan pariwisata baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kawasan ini didorong untuk ditata menjadi destinasi wisata terpadu yang menggabungkan wisata pantai, kuliner, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lombok Utara, Ardianto, SH., Minggu 25/10/2026. Ia menilai, di tengah efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada daerah, Lombok Utara perlu berani membangun konsep pariwisata jangka panjang yang tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan kepala daerah.
Menurut Ardianto, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus mulai menyusun perencanaan besar yang mengintegrasikan penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ia menilai, pengelolaan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan objek wisata yang sudah ada. Lombok Utara membutuhkan terobosan baru agar potensi wilayah dapat berkembang menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.
“Kalau kita berpikir jangka pendek terkait dunia wisata, baik wisata alam, budaya, kuliner, maka yang hanya ada sekarang ini yang kita kelola. Itu jangka pendek. Tetapi kalau kita berpikir jangka panjang terhadap perkembangan Lombok Utara, maka harus ada alternatif-alternatif, gagasan-gagasan, dan ide yang besar,” ungkapnya.
Ardianto mencontohkan penataan Pantai Kuta di Bali dan Pantai Losari di Makassar sebagai gambaran bagaimana kawasan pantai dapat dikembangkan menjadi ruang publik sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Lombok Utara memiliki peluang mengembangkan konsep serupa dengan menyesuaikan karakteristik wilayah dan potensi lokal. Salah satu kawasan yang dinilai layak dipertimbangkan adalah Pantai Lempenge.
Ia melihat, lokasi dan panorama pantai tersebut berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata yang lebih tertata, dengan ruang bagi kegiatan rekreasi, kuliner, dan aktivitas UMKM.
Namun, menurutnya, pengembangan tersebut membutuhkan perencanaan infrastruktur yang matang, terutama menyangkut akses jalan. Jalan nasional yang saat ini berada di tepi pantai perlu dipikirkan kembali fungsinya agar kawasan wisata dapat ditata tanpa mengabaikan kelancaran lalu lintas.
“Tentu kalau kita ingin ciptakan Losari versi KLU di Lempenge, maka jalan nasional yang ada sekarang ini harus dipikirkan alternatifnya. Pemerintah perlu membuka akses jalan baru dari pertigaan Montong Pal ke barat sampai Dusun Lempenge,” jelasnya.
Usulan jalan alternatif tersebut dinilai dapat menjadi langkah awal untuk memisahkan arus lalu lintas umum dengan aktivitas pengunjung kawasan wisata. Dengan begitu, ruas jalan di tepi pantai nantinya berpeluang difungsikan secara khusus untuk akses destinasi, kegiatan kuliner, hiburan, dan tempat bersantai.
Lebih jauh, Ardianto menilai pembangunan akses Montong Pal menuju Lempenge tidak hanya berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Jalur tersebut juga berpotensi memperkuat konektivitas antarwilayah melalui keterhubungannya dengan ruas jalan nonstatus yang menghubungkan Desa Segara Katon, Desa Gondang, Desa Genggelang, dan desa-desa lainnya.
Selain membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, jalur alternatif itu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional.
Bagi Ardianto, pembangunan kawasan tidak harus dilakukan sekaligus dalam skala besar. Pemerintah dapat memulainya melalui perencanaan yang jelas, pembukaan akses jalan, dan penataan dasar kawasan, kemudian dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Artinya, kalau sekarang misalnya pemerintah berpikir bagaimana jalan alternatif bisa tembus, ke depan, periode berikutnya mungkin bisa jembatan dan penataan pantai. Tapi minimal sudah harus ada perencanaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kawasan tersebut berkembang, area perbukitan di seberang pantai juga berpotensi tumbuh sebagai kawasan penginapan maupun lokasi kegiatan pameran atau eksibisi. Pengembangan itu diharapkan berjalan seiring dengan penataan kawasan pantai agar tercipta destinasi yang terintegrasi.
Ardianto menekankan, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari tersedianya fasilitas atau ramainya kunjungan wisatawan. Pemerintah daerah juga harus memastikan sistem pengelolaan berjalan optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah.
Ia menyoroti persoalan sejumlah objek wisata yang menurutnya belum didukung keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana maupun tata kelola yang maksimal. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar investasi pembangunan tidak berhenti pada penyediaan fasilitas semata.
Melalui pengembangan Pantai Lempenge, ia membayangkan adanya sumber pendapatan yang dapat tumbuh dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, mulai dari retribusi penggunaan lapak, parkir pengunjung, hingga pajak atas kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, keterlibatan UMKM lokal dinilai penting agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat pada pengelola destinasi, tetapi turut dirasakan masyarakat sekitar.
“PAD itu secara otomatis, karena setiap UMKM yang terlibat di situ bisa berkontribusi untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Fraksi Demokrat, lanjut Ardianto, akan mendukung perencanaan pembangunan jalan alternatif maupun penataan kawasan Pantai Lempenge. Baginya, langkah terpenting saat ini adalah memastikan gagasan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat dilanjutkan secara bertahap.
Ia berharap pemerintah daerah berani keluar dari pola perencanaan jangka pendek dan mulai membangun fondasi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan konsep yang terintegrasi, pengembangan kawasan tidak bergantung pada siapa yang menjabat sebagai bupati, melainkan menjadi agenda pembangunan jangka panjang untuk kepentingan masyarakat Lombok Utara.(Niss)
