LOMBOK TENGAH, SIAR POST – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, semakin memanas. Ratusan warga turun ke jalan dengan menggelar aksi long march sejauh lebih dari lima kilometer, Kamis (12/11/2026).
Massa bergerak dari Desa Tanak Awu menuju Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah, kemudian melanjutkan aksi ke halaman Kantor Bupati Lombok Tengah.
Dalam aksi tersebut, warga mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan sengketa Pilkades Tanak Awu. Mereka bahkan menuntut agar pemilihan ulang dilakukan apabila dugaan pelanggaran yang dilaporkan terbukti.
Aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap proses penanganan keberatan hasil Pilkades yang dinilai belum memberikan kepastian hukum.
Di hadapan massa, salah satu juru bicara aksi, Lalu Iqra Hafidin, menyampaikan bahwa kedatangan warga bukan untuk membuat keributan, melainkan memperjuangkan keadilan dan demokrasi yang bersih.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar keberatan masyarakat.
“Kami tidak meminta hal yang mustahil. Kami hanya menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami ingin demokrasi yang bersih, bukan demokrasi yang dipaksakan. Kami tidak mau hidup terus dalam polemik yang menyakitkan ini,” tegasnya.
DPMD Akui Aduan Sudah Diterima, Proses Penyelesaian Berjalan
Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah yang menemui perwakilan warga menyampaikan bahwa pengaduan terkait perselisihan hasil dan dugaan kecurangan Pilkades Tanak Awu telah diterima.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki batas waktu 30 hari untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panitia Kabupaten juga telah berkoordinasi dengan tim penanganan perselisihan dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga. Mereka menginginkan proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak berlarut-larut.
Warga Ungkap Temuan Surat Suara dan Nama Pemilih Meninggal
Aksi kemudian berlanjut ke halaman Kantor Bupati Lombok Tengah. Ketua Koordinator Aliansi Kode HAM (Komunitas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia), Ali Wardana, menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum melalui keputusan resmi dan tertulis.
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar keberatan warga, di antaranya ditemukannya surat suara yang tidak terpakai serta nama warga yang telah meninggal dunia tercatat dalam daftar pemilih yang menggunakan hak suara.
“Kami sudah melayangkan pengaduan sengketa Pilkades Tanak Awu, tetapi sampai sekarang belum ada penetapan resmi. Kami tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Kami membutuhkan berita acara dan keputusan tertulis terkait sengketa ini,” ujarnya.
Ali juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap berbagai laporan masyarakat. Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut harus diperiksa secara serius agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Senada, Ketua Yayasan Insan Peduli Umat NTB, Supardi Yusuf, meminta pemerintah daerah hadir memberikan kepastian atas persoalan yang terjadi.
“Kami datang meminta pihak DPMD dan pemerintah daerah hadir di hadapan kami. Kami tidak ingin demokrasi di desa kami ternoda oleh kezaliman dan kecurangan. Kebenaran harus ditegakkan di Tanak Awu, apa pun risikonya,” tegasnya.
Sekda Loteng Sebut Ada Tiga Desa Ajukan Keberatan
Setelah menunggu selama beberapa jam, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, bersama Kasat Pol PP Lombok Tengah, Zainal Mustakim, akhirnya menemui massa aksi.
Dalam keterangannya, Sekda memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah diterima dan pemerintah daerah sedang melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengungkapkan, terdapat tiga desa yang saat ini mengajukan keberatan terkait pelaksanaan Pilkades, yakni Aik Darek, Prai Meke, dan Tanak Awu. Masing-masing memiliki persoalan dan dinamika yang berbeda.
Khusus Tanak Awu, kata dia, terdapat dinamika tersendiri, termasuk hubungan kekerabatan antarkandidat yang turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat dua dokumen keberatan yang telah masuk, yakni pengaduan sebelum pleno dan pengaduan setelah pleno penetapan hasil Pilkades.
“Kemarin kami baru saja menggelar rapat koordinasi. Saat ini kami sedang menempuh langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Batas waktu penyelesaian adalah 30 hari dan itu belum terlewati,” jelasnya.
Sekda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melibatkan pakar dan ahli untuk memberikan pertimbangan agar penanganan sengketa berjalan objektif.
Ia meminta masyarakat bersabar dan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat serta diakomodasi dalam proses penyelesaian.
Warga Tunggu Keputusan, Tuntutan Pilkades Ulang Belum Surut
Hingga aksi berakhir, perwakilan pemerintah daerah dan Panitia Kabupaten Pilkades Lombok Tengah telah menerima dokumen serta tuntutan yang disampaikan massa.
Namun, warga menegaskan bahwa penerimaan aspirasi saja belum cukup. Mereka menginginkan adanya hasil pemeriksaan yang transparan dan keputusan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Tanak Awu, persoalan ini bukan sekadar perbedaan hasil perolehan suara, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa.
Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya menyelesaikan sengketa secara administratif, tetapi juga mengusut setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
Mereka tetap mendesak agar Pilkades Tanak Awu diulang apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memengaruhi keabsahan proses pemilihan.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah daerah. Sebab, keputusan yang adil, transparan, dan sesuai hukum menjadi kunci untuk mengakhiri polemik Pilkades Tanak Awu. (Ihsan).
