Ia mempertanyakan bagaimana tujuh nama tersebut ditentukan, siapa yang menetapkan, serta apakah seluruh 21 calon telah memperoleh penilaian dan pembahasan secara objektif.
Ali juga meminta agar penetapan tujuh nama tidak difinalisasi sebelum dasar penilaian, hasil pemeringkatan, serta mekanisme pengambilan keputusan dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya klarifikasi dari Kadis Kominfotik NTB, persoalan administrasi berupa tujuh tanda tangan dalam berita acara kini mendapat penjelasan dari pihak pemerintah provinsi.
Namun, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan penjelasan langsung dari DPRD NTB, terutama mengenai daftar kehadiran faktual dalam rapat, dasar penghitungan kuorum sesuai tata tertib, proses penilaian 21 calon hingga menghasilkan tujuh nama, serta kebenaran informasi mengenai keterkaitan calon dengan partai politik.
Transparansi atas seluruh proses tersebut menjadi penting agar hasil seleksi komisioner KPID NTB tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi prosedural dan kepercayaan publik. (Red).
