BSU Rp900 Ribu Belum Jelas, Disnaker dan Perizinan KLU Tunggu Data Resmi Pusat

Lombok utara SIARPOST – Informasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih belum sepenuhnya diketahui pemerintah daerah. Hingga saat ini, jumlah penerima, mekanisme pencairan, hingga kepastian waktu penyaluran bantuan tersebut belum diterima secara resmi oleh instansi terkait.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Evi Winarni, mengatakan penyaluran BSU merupakan kewenangan pemerintah pusat. Proses pendataan, penetapan penerima, hingga pencairan bantuan dilakukan langsung melalui mekanisme pusat dan ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Kalau BSU itu kan pusat langsung. Mekanisme pencairan dan persyaratannya juga langsung dari pusat semua. Kita di daerah tidak tahu,” ungkap Evi.

Menurutnya, pemerintah daerah bahkan belum memperoleh informasi pasti mengenai berapa banyak pekerja di KLU yang masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Informasi mengenai penerima biasanya baru disampaikan setelah proses penyaluran selesai dilakukan.

Evi juga menegaskan, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah termasuk kelompok penerima BSU. Sebelumnya sempat muncul informasi mengenai peluang penerima dari golongan tertentu, namun hingga kini belum ada kejelasan resmi.

“Termasuk jumlah penerimanya, kami juga belum mendapat konfirmasi. Nanti setelah terbayarkan baru ada laporan,” jelasnya.

Dia menyebut, kelompok pekerja dengan penghasilan rendah menjadi sasaran bantuan tersebut. Sementara untuk memastikan kriteria penerima, sumber data, serta jumlah pekerja yang berhak memperoleh bantuan, Evi menilai Dinas Sosial memiliki informasi yang lebih relevan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih disibukkan dengan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Bahkan, informasi resmi terkait BSU belum diterima ketika pihaknya melakukan koordinasi di tingkat provinsi.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum bisa memberikan penjelasan lebih jauh kepada masyarakat terkait kepastian pencairan maupun daftar penerima BSU.

Dengan mekanisme penyaluran yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, pekerja di KLU masih perlu menunggu informasi resmi mengenai status kepesertaan dan pencairan bantuan tersebut.(Niss)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *