Dinsos KLU Kejar Nol Kemiskinan Ekstrem, 526 Jiwa Berhasil Keluar dari Daftar

Lombok utara SIARPOST – Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menunjukkan tren penurunan. Dari sebelumnya mencapai 1.045 jiwa pada 2024, jumlah warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem kini tersisa 519 jiwa pada 2026. Meski berkurang lebih dari separuh, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Penurunan sebanyak 526 jiwa itu menjadi modal bagi Pemkab KLU untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Namun, pemerintah tidak ingin hanya terpaku pada penurunan angka. Persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan ratusan warga yang masih masuk kategori tersebut bisa keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, S.Sos., mengatakan penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan satu jenis bantuan. Sebab, persoalan yang dihadapi setiap keluarga berbeda sehingga membutuhkan intervensi yang tepat.

Karena itu, Pemkab KLU menyiapkan pola penanganan terpadu dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing instansi akan turun sesuai bidang dan kebutuhan keluarga penerima intervensi.

“Misalnya, perbaikan rumah akan ditangani oleh Dinas PU, sedangkan penguatan ekonomi warga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, bersama instansi teknis lainnya,” jelas Fathurrahman.

Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan tidak sekadar bersifat sementara, tetapi mampu menyentuh akar persoalan yang membuat sebuah keluarga terjebak dalam kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, ketepatan data menjadi salah satu tantangan penting. Dinsos PPPA KLU secara berkala melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Ada empat indikator utama yang menjadi dasar penilaian. Yakni tidak memiliki aset pendukung, tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, tinggal di rumah tidak layak huni, serta sepenuhnya menggantungkan hidup dari bantuan orang lain.

Fathurrahman mengakui, mengubah kondisi kesejahteraan seseorang atau keluarga bukan perkara mudah. Dibutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan tempat tinggal, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.

Dengan jumlah tersisa 519 jiwa, Pemkab KLU kini dituntut memastikan program lintas OPD benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran. Target akhirnya bukan sekadar menurunkan statistik kemiskinan, melainkan membuat warga yang selama ini berada dalam kondisi paling rentan mampu hidup lebih mandiri.(Niss)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *