560 Lansia dan Disabilitas di KLU Terima Bansos, Pemkab Akui Masih Banyak Warga Belum Terjangkau

Lombok Utara SIARPOST– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai menyalurkan bantuan sosial kepada 560 penerima manfaat yang berasal dari kelompok masyarakat rentan. Namun, di balik penyaluran bantuan tersebut, Pemkab KLU mengakui masih banyak warga yang membutuhkan perlindungan sosial tetapi belum terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.

Bantuan tahun ini menyasar lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Selain itu, program tersebut juga menjangkau anak terlantar, gelandangan dan pengemis, hingga masyarakat yang menjadi korban bencana.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di lima kecamatan. Hingga saat ini, bantuan telah disalurkan di Kecamatan Gangga, Tanjung, dan Pemenang.

“Sudah kita salurkan di tiga kecamatan,” jelasnya.

Penyaluran berikutnya akan menyasar masyarakat di Kecamatan Kayangan dan Bayan. Khusus di Kecamatan Gangga, penyerahan bantuan telah dilakukan secara simbolis oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Setiap penerima memperoleh paket kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, telur, dan kain sarung. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski demikian, persoalan pendataan dan jangkauan penerima masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Fathurrahman mengakui, jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial masih lebih banyak dibandingkan warga yang telah terakomodasi dalam program tahun ini.

Karena itu, Dinsos PPPA berupaya memperkuat pendataan agar masyarakat rentan yang belum tersentuh bantuan bisa masuk dalam cakupan pelayanan sosial berikutnya.

“Kami akan terus melakukan pendataan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menegaskan, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi penghambat pemenuhan hak dasar masyarakat. Terlebih, pelayanan sosial menyangkut kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Dia mengapresiasi capaian Dinsos PPPA yang berhasil memenuhi seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, meskipun kondisi keuangan daerah masih terbatas.

Menurut Najmul, efisiensi anggaran justru harus mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, bukan mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

“Ini malah harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Selain bantuan sosial, Pemkab KLU juga berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Langkah ini dinilai penting agar persoalan ekonomi tidak terus menjadi penyebab anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

“Agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi,” tutupnya.(Niss)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *