Kontrak Belum Diputus, Proyek Vila di Pujut Dialihkan ke Kontraktor Lain, Suparlan Ancam Bongkar Baja Rp600 Juta

LOMBOK TENGAH, SIARPOST – Persoalan pembangunan vila milik investor asal Spanyol di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, memanas. Seorang kontraktor lokal, Lalu Suparlan, warga Desa Perine, Kecamatan Jonggat, mengaku mengalami kerugian setelah material bangunan dan pekerjaan yang telah diselesaikannya belum dibayar oleh pihak investor.

Persoalan semakin meruncing setelah Suparlan mendapati proyek yang sebelumnya dikerjakannya justru telah dilanjutkan oleh kontraktor lain. Padahal, menurut pihak Suparlan, perjanjian kerja sama dengan investor bernama Leo (Sami Hamdada Aribas) belum diputus secara sah.

Merasa hak-haknya belum diselesaikan, Suparlan bersama kuasa hukumnya, Lalu Piringandi, S.H., M.H., dan didampingi Laskar Sasak mendatangi lokasi proyek di Desa Sengkol pada Sabtu (21/11/2026).

Kedatangan mereka bertujuan meminta kejelasan terkait pembayaran pekerjaan sekaligus mempertanyakan dasar pengalihan proyek kepada pihak lain.

Di lokasi, mereka juga mendapati sejumlah anggota Brimob tengah melakukan pengamanan kawasan proyek.

Salah seorang anggota Brimob yang bertugas mengaku telah ditempatkan di lokasi selama kurang lebih dua bulan. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui persoalan pembayaran antara kontraktor dan investor.

“Saya sudah dua bulan ditempatkan di sini. Terkait masalah pembayaran, saya tidak tahu-menahu, tugas kami hanya menjaga keamanan kawasan ini,” ujarnya.

Kuasa Hukum Sebut Kontrak Belum Berakhir

Kuasa hukum Suparlan, Lalu Piringandi, menegaskan bahwa secara hukum hubungan kontraktual antara kliennya dan pihak investor belum dinyatakan berakhir.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pekerjaan pembangunan vila justru sudah dilanjutkan oleh kontraktor lain tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dengan pihak yang sebelumnya mengerjakan proyek tersebut.

“Secara hukum, kontrak ini belum putus. Namun di lapangan, pekerjaan justru sudah dikerjakan pihak lain. Kami datang ke sini meminta agar pekerjaan dihentikan sementara sampai ada penyelesaian yang jelas,” tegas Piringandi.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan batas waktu kepada investor untuk menunjukkan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Apabila tidak ada penyelesaian, pihak Suparlan mempertimbangkan mengambil kembali material bangunan yang telah dipasang di lokasi proyek.

“Jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka kami terpaksa akan membongkar barang-barang yang sudah kami pasang dan membawanya pulang. Itu hak kami selama belum ada pembayaran,” ujarnya.

Material Baja Didatangkan dari Surabaya dan Semarang

Suparlan menjelaskan, material yang digunakan dalam pembangunan vila tersebut, terutama baja berat, didatangkan dari luar Pulau Lombok, termasuk Surabaya dan Semarang.

Menurutnya, seluruh material telah dipesan sesuai spesifikasi pekerjaan dengan kualitas yang telah diperhitungkan. Ia juga mengaku memiliki nota pembelian serta dokumen pendukung yang menunjukkan transaksi dan pengadaan material untuk proyek tersebut.

Pihak Suparlan menilai dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pekerjaan dan pengadaan material memang telah dilakukan berdasarkan hubungan kerja dengan investor.

Di tengah persoalan tersebut, pihak investor disebut telah lebih dahulu melaporkan Suparlan ke Polresta Lombok Tengah.

Kuasa hukum Suparlan menyayangkan proses penanganan laporan yang menurut penilaiannya perlu dilakukan secara objektif dan berimbang.

“Justru sebaliknya. Di mana penipuannya? Barang sudah ada, bangunan sudah berdiri, nota lengkap, pekerjaan selesai sesuai kontrak. Laporan itu kami anggap laporan yang tidak berdasar,” tandas Piringandi.

Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Siapkan Laporan Balik dan Gugatan Perdata

Piringandi mengatakan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan klarifikasi dan akan melaksanakan gelar perkara untuk menilai kecukupan bukti dalam persoalan tersebut.

Sementara itu, tim hukum Suparlan juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan membuat laporan balik serta mengajukan gugatan perdata.

Menurutnya, apabila benar terjadi pemutusan kontrak secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme yang telah disepakati, tindakan tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku.

“Kami sedang menyiapkan laporan balik sekaligus gugatan perdata. Pemutusan kontrak sepihak oleh pihak investor tidak memiliki dasar hukum dan telah melanggar ketentuan perjanjian,” jelasnya.

Ada Janji Pertemuan untuk Penyelesaian Damai

Di tengah memanasnya persoalan, peluang penyelesaian melalui jalur musyawarah masih terbuka.

Sopian, yang disebut sebagai perantara sekaligus pihak yang membantu investor, melalui sambungan telepon dikabarkan menjanjikan pertemuan antara Leo dan Suparlan pada Senin mendatang.

Nilai pembayaran yang dipersoalkan disebut mencapai sekitar Rp600 juta. Namun, angka tersebut masih terbuka untuk dibicarakan melalui negosiasi sepanjang kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi jalan keluar agar persoalan tidak semakin melebar menjadi sengketa hukum berkepanjangan.

Nama Desa Perine Ikut Tercantum dalam Surat Penjamin

Selain persoalan pembayaran dan pengalihan pekerjaan, muncul pula persoalan lain terkait dokumen surat penjamin yang mencantumkan nama PT INEMARU JJS Grup.

Dalam dokumen tersebut, menurut keterangan perwakilan warga, tercantum pula nama Desa Perine, Kecamatan Jonggat.

Hal itu memunculkan keberatan karena warga mempertanyakan alasan pencantuman nama desa dalam dokumen penjaminan tanpa sepengetahuan masyarakat.

“Kami mempersalahkan hal tersebut. Nama desa tidak boleh dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan warga,” ungkap salah seorang perwakilan warga yang turut hadir.

Persoalan ini pun diharapkan mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari pihak investor Leo terkait tudingan belum dibayarkannya pekerjaan, pengalihan proyek, maupun persoalan dokumen penjamin tersebut.

Proyek di lokasi juga disebut masih berhenti sementara. Semua pihak kini menantikan pertemuan yang dijanjikan pada Senin mendatang.

Sahran, salah seorang pekerja yang pernah terlibat dalam proyek tersebut, berharap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.

“Kepercayaan adalah modal utama dalam bisnis. Jika sudah saling menggugat, semua pihak sebenarnya yang rugi. Yang terbaik adalah duduk bersama, hitung kerugian, dan selesaikan dengan hati yang lapang,” ujarnya.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa setiap kerja sama pembangunan harus dilandasi perjanjian yang jelas, transparansi pembayaran, serta kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak berujung pada sengketa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *