Lombok Utara, SIARPOST — Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Anding Duwi Cahyadi S.STP., MM, menerima kunjungan kerja Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin) Republik Indonesia, Nanik Sudaryati Deyang, di Kantor Bupati KLU pada Selasa (25/6/2025).
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah KLU yang masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten I Setda KLU Atmaja Gumbara, Kepala Bappeda Gatot Sugihartono, Kadis P2KBPMD Mala Siswandi, Kadis Sosial Fatturahman, serta jajaran pejabat lainnya.
BACA JUGA : Rekaman Video Jeritan Petani Sumbawa Saat Rumah Dibongkar Demi Pembangunan Batalyon, Pemda Digugat
Dalam sambutannya, Sekda Anding menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Utara yang berdiri sejak 2008 kini akan memasuki usia ke-17 pada Juli 2025.
Sebagai kabupaten termuda di NTB dengan lima kecamatan, 43 desa, dan 461 dusun, KLU menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
“Pada awal berdiri, angka kemiskinan di KLU mencapai 43,14 persen. Namun berdasarkan data BPS tahun 2024, angka ini turun menjadi 23,96 persen. Meski masih menjadi daerah termiskin di NTB, kami optimis KLU bisa melampaui kabupaten/kota lainnya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan,” ungkapnya.
Sekda juga memaparkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Dari hanya Rp 8 miliar pada 2008, PAD KLU meningkat menjadi Rp 333 miliar pada 2024, dengan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini. Kehadiran BP-Taskin menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja keras menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara,” ujar Sekda.
BACA JUGA : POBSI Kota Mataram Klarifikasi Isu Pungli: Turnamen Biliar Tetap Gratis, Tak Ada Paksaan 5 Persen
Sementara itu, Wakil Kepala I BP-Taskin RI, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa BP-Taskin adalah badan baru setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Fokus utama lembaga ini adalah menyusun Rencana Induk (Rinduk) pengentasan kemiskinan yang harus menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga negara.
Nanik mengungkapkan bahwa saat ini angka kemiskinan nasional berada di kisaran 9,8 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,57 persen. Ia pun mengapresiasi pencapaian Pemda KLU dalam menurunkan angka kemiskinan lebih dari 20 persen dalam 17 tahun terakhir.
“Ini prestasi luar biasa. Dari PAD hanya Rp 8 miliar kini mencapai Rp 333 miliar. Namun perjuangan belum selesai. Kita harus menekan angka kemiskinan hingga di bawah rata-rata nasional,” katanya.
Ia juga menyampaikan sejumlah program nasional untuk percepatan penurunan kemiskinan, seperti pendirian Sekolah Rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta integrasi bantuan sosial seperti BLT, JKN, dan Jamsostek.
“Yang paling penting adalah keakuratan data penerima manfaat. Tanpa data yang valid, program-program pemerintah tidak akan efektif. Kami ingin pastikan semua bantuan tersalurkan tepat sasaran,” tegas Nanik.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
Dengan kunjungan ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia bebas dari kemiskinan, dimulai dari daerah-daerah seperti Lombok Utara. (Nissa)
