Praya, Lombok Tengah (SIAR POST) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah melakukan penjagaan ketat di gedung DPRD Lombok Tengah pada Rabu (8/10/2025).
Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya hearing terkait dugaan konspirasi antara PT PAL dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB.
BACA JUGA : Warga Desa Menemeng Loteng Buang Sampah ke Sungai, Pemerintah Desa Dinilai Tutup Mata!
Hearing yang diterima oleh Komisi II DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh pihak PT PAL, BKSDA, serta perwakilan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Lombok Tengah.
Ketua DPC GMPRI Lombok Tengah, Nasrudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah menelusuri persoalan ini hingga ke pusat. Ia menemukan indikasi adanya perselisihan antara PT PAL dan BKSDA terkait perizinan pembangunan di wilayah Lombok Tengah.
“Berdasarkan Nota Inspeksi yang keluar pada 4 Agustus 2025, kami meminta DPRD untuk kembali memanggil pengurus PT PAL. Kami juga menduga ada keterlibatan oknum dari Dinas LHK maupun BKSDA yang harus diusut lebih jauh,” tegas Nasrudin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, Ahmad Akhyar, mengucapkan terima kasih atas kehadiran GMPRI. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA : Geger di Bima! Suami Grebek Istri Berstatus ASN Bersama Pria Lain, Lapor Polisi soal Dugaan Persetubuhan
“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pembangunan berjalan sesuai regulasi, dan perusahaan wajib memenuhi seluruh persyaratan sebelum melanjutkan aktivitasnya,” ujarnya.
Sementara itu, kehadiran Satpol PP dalam pengamanan hearing ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Lombok Tengah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, sekaligus memastikan jalannya audiensi berjalan lancar dan kondusif.
Pewarta : Suartini | Editor : Ridho
