Mataram, SIAR POST – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, sebuah inisiatif unggulan yang dirancang untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaya secara ekonomi serta sosial.
Program ini menjadi salah satu pilar penting menuju visi NTB tanpa kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi, S.T., M.T., menegaskan bahwa komunikasi publik yang terbuka dan transparan merupakan kunci keberhasilan program ini.
“Desa Berdaya bukan sekadar proyek, tetapi kanal sinergi lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa. Semua hasil verifikasi lapangan akan dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau langsung progresnya,” ujarnya dalam kegiatan Bincang Kamisan di UPT Layanan Digital, Kompleks Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/10/2025).
Menurut Yusron, keterbukaan informasi menjadi landasan penting agar masyarakat dapat ikut serta mengawal pelaksanaan program. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh pendataan dan pemetaan potensi desa rampung pada akhir tahun 2025.
Fokus Desa Berdaya: Dari Pemetaan Potensi hingga Pemberdayaan Keluarga Miskin
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
“Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” terangnya.
Hamdi menambahkan, program ini dikembangkan melalui dua pendekatan utama:
- Desa Berdaya Tematik, mencakup 1.166 desa dan kelurahan dengan penguatan potensi sesuai karakteristik lokal — seperti sektor pertanian, pariwisata, kesehatan, hingga lingkungan.
- Desa Berdaya Transformatif, menyasar 106 desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi.
Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan terhadap 7.225 kepala keluarga.
“Pendamping desa menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mencatat data, tetapi juga membimbing keluarga miskin untuk menemukan potensi usaha yang sesuai. Target kami, dalam dua tahun ke depan keluarga miskin ekstrem benar-benar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Desa Digital dan Kolaborasi Lintas Sektor
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menambahkan bahwa Desa Berdaya adalah platform integratif yang menghubungkan berbagai program pembangunan lintas sektor — mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga mitra swasta.
“Program ini tidak lagi hanya berorientasi pada bantuan sosial, tapi menekankan pada proses graduasi, yakni transisi keluarga miskin dari kondisi rentan menuju kemandirian sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Iswandi menegaskan, empat pilar utama Desa Berdaya meliputi:
Perlindungan sosial,
Pengembangan mata pencaharian,
Pemberdayaan sosial, dan
Inklusi keuangan.
Melalui digitalisasi desa dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB berupaya memastikan seluruh intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
NTB Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera
Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi kuat menuju NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem, sekaligus membangun desa yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dukungan dari pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan menuju NTB Gemilang.
(san/dyd/kominfotikntb)
