Sumbawa Barat, SIAR POST — Di tengah angka APBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang menembus Rp 1,7 triliun lebih, publik kini menyoroti langkah DPRD KSB yang menganggarkan sekitar Rp 1,5 miliar untuk pembelian tiga unit mobil dinas mewah bagi para pimpinannya.
Rencana ini sontak memantik pertanyaan tajam dari warga: Apakah di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan akses jalan rusak, fasilitas kesehatan minim, dan sekolah yang belum merata, pembelian mobil mewah benar-benar menjadi kebutuhan mendesak?
BACA JUGA : Rekonstruksi Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah, Polisi Ungkap Dua Versi Kronologi Berbeda
APBD KSB: Besar di Angka, Kecil di Rasa
Dari total belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp 1,711 triliun, sebagian besar digunakan untuk belanja operasional (Rp 1,268 triliun) dan belanja modal (Rp 276,6 miliar). Namun, penyerapan anggaran untuk kebutuhan publik kerap kali rendah.
Data per Agustus 2025 menunjukkan realisasi belanja baru sekitar 54 persen, padahal pendapatan daerah sudah tembus 86 persen dari target. Artinya, banyak dana daerah belum benar-benar “turun ke rakyat”.
Rp 1,5 Miliar Itu Bisa Apa untuk Warga KSB?
Mari bandingkan secara sederhana. Dengan dana Rp 1,5 miliar yang dialokasikan untuk tiga mobil dinas pimpinan DPRD, sebenarnya banyak hal krusial bisa dilakukan untuk langsung menyentuh masyarakat.
Berikut contoh konkret dampak nyata dana Rp 1,5 miliar bila digunakan untuk kepentingan publik:
Perbaikan Jalan Desa :
Biaya perbaikan jalan ringan hingga menengah sekitar Rp 1,5–2 miliar per kilometer. Dengan dana Rp 1,5 miliar, pemerintah bisa memperbaiki satu ruas jalan vital yang menghubungkan desa dengan pasar, sekolah, dan puskesmas. Hasilnya, petani bisa menekan biaya transportasi dan aktivitas ekonomi desa meningkat.
Ambulans dan Peralatan Puskesmas :
Rp 1,5 miliar cukup untuk membeli dua unit ambulans lengkap plus perbaikan fasilitas dasar di puskesmas terpencil. Dengan tambahan ini, pelayanan gawat darurat bisa menjangkau wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
BACA JUGA : Harga LPG 3 Kg di Empang Hingga Rp35 Ribu, Warga Minta Pangkalan Ditindak
Modal dan Pelatihan UMKM :
Bila dibagi ke 30 kelompok usaha kecil, masing-masing mendapatkan Rp 50 juta, maka dana Rp 1,5 miliar bisa menghidupkan kembali ekonomi rakyat kecil. Efek berganda dari perputaran usaha lokal jauh lebih terasa daripada sekadar pembelian mobil dinas.
Fasilitas Digital Sekolah :
Rp 1,5 miliar bisa dipakai membeli komputer dan tablet untuk 10–20 sekolah terpencil di KSB, berikut pelatihan bagi guru. Program ini bisa memangkas kesenjangan digital antarwilayah dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Aliansi For Justice Save KSB mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati Sumbawa Barat untuk meninjau ulang rencana pengadaan tersebut.
“Bupati dan TAPD jangan asal setuju. Ini bukan kebutuhan mendesak, tapi bentuk pemborosan yang tidak pantas. Evaluasi harus dilakukan sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang,” tegas Abbas Kurniawan.
Abbas juga meminta Inspektorat dan APIP turun tangan memeriksa seluruh rencana belanja yang tidak berorientasi langsung pada kepentingan masyarakat.
Pengadaan mobil dinas mewah di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit bukan hanya persoalan etika, tapi juga cermin dari kegagalan moral para pengambil kebijakan.
“Kalau rakyat masih miskin, anak-anak stunting, dan pengangguran meningkat, lalu DPRD membeli Fortuner, itu bukan simbol kemajuan, tapi simbol keterputusan moral antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya,” tutup Abbas.
Mobil Mewah, Prioritas atau Prestise?
Pimpinan DPRD tentu memiliki tanggung jawab besar dan wajar mendapatkan fasilitas memadai untuk menjalankan tugasnya. Mobil dinas bisa membantu mobilitas saat meninjau proyek pembangunan di lapangan.
Namun, ketika fasilitas itu berubah menjadi simbol kemewahan di tengah kesenjangan masyarakat, wajar jika publik mempertanyakan sensitivitas dan empati lembaga terhadap kondisi sosial di bawah.
Kritik muncul bukan karena DPRD tak boleh memiliki kendaraan dinas, tetapi karena prioritas moral dan sosial seharusnya dipegang teguh — apalagi di saat masyarakat masih mengeluhkan harga kebutuhan pokok tinggi dan infrastruktur desa minim.
Lebih Pantas untuk Siapa: Mobil Mewah atau Rakyat Kecil?
Jika dikalkulasikan, Rp 1,5 miliar hanyalah 0,08 persen dari total belanja daerah. Angka itu tampak kecil di atas kertas, tetapi maknanya besar ketika dibandingkan dengan kebutuhan nyata warga.
Satu ruas jalan yang diperbaiki, satu ambulans yang disiagakan, atau satu sekolah yang tersambung internet bisa membawa perubahan lebih berharga daripada tiga unit mobil dinas berplat merah.
