SUMBAWA, SIAR POST — Di tengah hiruk-pikuk pusat Kota Sumbawa, terselip kisah warga Kelurahan Bugis yang hidup di tepi sungai dengan kondisi memprihatinkan.
Di sepanjang bantaran sungai yang melintas di wilayah ini, tidak ada bronjong penahan air, tidak ada jalan layak, dan tidak ada tanda-tanda penataan sebagaimana di kelurahan lain. Padahal, wilayah ini hanya selemparan batu dari jantung pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
Dari jembatan Brang Bara ke arah barat, sepanjang 200 meter, kawasan bantaran sungai tampak rapi, tertata, bahkan dihiasi taman. Namun memasuki wilayah Kelurahan Bugis, pemandangan itu berubah drastis, rumah-rumah berdempetan, akses jalan sempit, dan tepian sungai dibiarkan tanpa penahan air.
“Kami seperti tidak dianggap bagian dari kota,” ujar salah satu warga, Dede, yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari aliran sungai.
BACA JUGA : Ketahuan Jual LPG 3 Kg di Atas HET, Izin Pangkalan UD Yasmin di Sumbawa Dicabut
Sudah bertahun-tahun, warga bantaran sungai Bugis menunggu perhatian pemerintah. Harapan mereka sederhana: penataan bantaran sungai dan akses jalan yang layak.
“Kalau bisa dipasang bronjong penahan air dan dibuatkan jalan yang bisa dilalui mobil, itu sudah luar biasa bagi kami,” tutur warga lainnya dengan nada penuh harap.
Menurut mereka, manfaat dari penataan bantaran sungai ini tidak hanya soal estetika, tetapi juga soal keselamatan dan kesejahteraan. Ketika musim hujan tiba, luapan air sungai kerap mengancam rumah-rumah warga. Tanpa bronjong, tanah di pinggiran sungai mudah tergerus.
“Kalau jalan dibangun, mobil kebakaran atau ambulans bisa masuk ke kawasan kami. Kalau ada orang sakit, kebakaran, atau banjir, penanganannya bisa cepat,” imbuhnya.
Lebih jauh lagi, mereka melihat potensi besar di balik penataan itu. Akses jalan yang baik bisa membuka peluang ekonomi baru. Warung kecil, usaha kuliner, atau bahkan destinasi wisata sungai bisa tumbuh.
“Bayangkan kalau tepi sungai ini dibuat indah, banyak orang datang, ekonomi warga pasti bergerak,” kata salah satu pelaku UMKM di sekitar sungai.
Sukri Syahruddin, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kelurahan Bugis, saat diwawancarai, Selasa (11/11/2025) mengakui bahwa kondisi bantaran sungai di wilayahnya memang sangat memprihatinkan. Ia berharap pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat bisa turun tangan.
BACA JUGA : PLN Gelar Simulasi Pemadaman Kebakaran Bersama Damkar Mataram
“Bugis ini berada di jantung kota, tapi kondisinya masih seperti kawasan pinggiran. Warga kami hidup di lingkungan yang padat dan kumuh. Penataan bantaran sungai ini sangat mendesak,” ungkapnya.
Sukri menjelaskan, untuk merealisasikan aspirasi masyarakat, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun ia optimistis, jika pemerintah serius, proyek ini bisa membawa perubahan besar.
Kalau bantaran sungai ditata dan dibuatkan jalan memadai, kawasan ini akan berubah total. Warga bisa buka usaha, nilai tanah naik, lingkungan lebih bersih, dan potensi wisata bisa dikembangkan.
“Kami di kelurahan terus berupaya melakukan advokasi ke dinas terkait. Terutama soal kondisi lingkungan yang berada di bantaran sungai. Ini masalah mendasar yang menyangkut kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sukri, pemerintah daerah sebenarnya sudah mulai merespons. Tahun depan, direncanakan akan ada pembangunan talud di salah satu lingkungan yang berada di bantaran sungai. Meskipun masih tahap awal, langkah ini diharapkan menjadi titik awal perubahan.
“Kami mendapat informasi, tahun depan Pemda berencana merealisasikan pembangunan talud di salah satu RW. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk RW lainnya,” jelasnya.
Ia menyebut, di Kelurahan Bugis terdapat enam RW yang wilayahnya berada langsung di bantaran sungai, dan semuanya membutuhkan perhatian serta penataan.
Bertahun-tahun Janji, Tak Ada Aksi Nyata
Cerita warga bantaran sungai Bugis bukan hal baru. Dari satu lurah ke lurah berikutnya, dari satu bupati ke bupati yang lain, janji penataan selalu terdengar, tapi tak pernah terwujud. Bahkan, rencana green design yang sempat dibuat beberapa tahun lalu hanya berhenti di atas kertas.
“Dulu sempat diukur, katanya mau dibuat jalan. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Yang datang ukur saja, tidak tahu untuk apa. Empat sampai lima orang datang, terus hilang,” ungkap warga dengan nada kecewa.
