Mataram, SIAR POST – Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat. Tak sekadar isu politik, PPS dinilai memiliki dasar ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta potensi sumber daya alam yang sangat kuat untuk berdiri sebagai daerah otonomi baru.
Hal itu disampaikan H. Andy Azis Amin, SE, MSc, dalam Diskusi Awal Tahun Provinsi Pulau Sumbawa bertema “Prospek Pembentukan PPS dan Potensi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Pulau Sumbawa” yang digelar di Asrama Dompu, Mataram, Rabu (21/1/2026).
Andy Azis yang juga Pembina FP4S serta Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia periode 2016–2019 menegaskan bahwa secara indikator ekonomi dan kualitas SDM, Pulau Sumbawa sudah sangat layak menjadi provinsi sendiri.
“Kalau kita bicara indikator, Pulau Sumbawa ini sangat kuat. Dari kualitas SDM, tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibanding Lombok, hingga IPM yang relatif lebih baik. Ini bukan asumsi, tapi data,” tegas Andy di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, pembentukan PPS justru akan menciptakan keseimbangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan menjadi dua provinsi, masing-masing pulau dapat fokus mengelola sumber daya strategisnya secara optimal.
“Kalau PPS terbentuk, Lombok bisa fokus dengan potensi strategisnya, dan Sumbawa juga akan jauh lebih maju karena kebijakan pembangunan tidak lagi timpang,” ujarnya.
Andy juga menyoroti kekuatan ekonomi Pulau Sumbawa dari sektor pertambangan. Ia menyebut dua tambang emas raksasa, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Freeport Indonesia, yang saat ini menyumbang sekitar 80 persen produksi emas nasional. Selain itu, potensi besar PT Sumbawa Timur Mining (STM) juga menjadi penopang ekonomi jangka panjang bagi Pulau Sumbawa.
“Kita punya AMNT dan STM. Dua tambang ini saja sudah luar biasa. Keuntungan AMNT diperkirakan belasan triliun per tahun, bahkan pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp17 triliun. Bandingkan dengan APBD NTB yang hanya sekitar Rp6,2 triliun per tahun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andy membeberkan kabar strategis dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan bahwa FP4S bersama aliansi PPS baru-baru ini mendatangi Kementerian Dalam Negeri, khususnya
Ditjen Otonomi Daerah. Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa pada Februari 2026 akan dilakukan sinkronisasi 12 lembaga terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
“Kabarnya regulasi akan diterbitkan tahun ini, moratorium akan dibuka, dan anggarannya sudah disiapkan. Ini peluang besar yang tidak boleh kita lewatkan,” tegas Andy.
Namun, ia menekankan bahwa peluang tersebut hanya bisa diraih jika seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa bersatu. Ia menyerukan konsolidasi gerakan rakyat, mahasiswa, pemuda, dan kalangan intelektual, baik di Pulau Sumbawa maupun di Mataram.
“Yang ingin jadi provinsi bukan cuma kita. Banyak daerah lain juga berjuang. Karena itu kita harus kompak. Gerakan intelektual, gerakan pemuda, dan gerakan rakyat harus saling menguatkan,” katanya.
Diskusi yang dipandu Ketua FP4S Dr. Syukri, M.Pd ini dihadiri oleh mahasiswa pascasarjana asal Bima, Dompu, dan Sumbawa Barat.
Forum berlangsung dinamis dengan banyak pertanyaan kritis terkait moratorium, hambatan politik, hingga peta jalan perjuangan PPS ke depan.
Dalam penutupnya, Andy Azis kembali menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan membawa perubahan besar, khususnya dalam menghapus ketimpangan kebijakan, ekonomi, dan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Pulau Sumbawa mampu mandiri. SDM dan SDA kita luar biasa. Sekarang tinggal satu kunci: persatuan dan keberanian merebut momentum,” pungkasnya.
Redaksi | SIAR POST
