Lombok Utara,SIARPOST — Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, Artadi, menyerap langsung berbagai aspirasi pendidikan saat berkunjung ke SMP Negeri 4 Tanjung, Selasa pagi. Kunjungan tersebut dilakukan usai Artadi bertindak sebagai pembina upacara bendera di sekolah tersebut. Senin, 02/02/2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang guru, Artadi menerima sejumlah keluhan serius dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta para dewan guru terkait kondisi sarana prasarana dan sistem penerimaan siswa yang dinilai belum berpihak pada sekolah pinggiran.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan adalah belum tersedianya ruang guru dan ruang kepala sekolah, sehingga ruang kelas terpaksa digunakan untuk aktivitas guru. Kondisi ini dinilai mengganggu proses belajar mengajar.
Selain itu, pihak sekolah juga mengeluhkan rusaknya pagar sekolah akibat gempa 2018 yang hingga kini belum diperbaiki. Akibatnya, lingkungan sekolah kerap dimasuki hewan ternak, bahkan hingga ke area musholla. Para guru meminta agar pembangunan pagar sekolah segera dianggarkan demi keamanan dan kenyamanan siswa.
Artadi juga menerima aspirasi terkait minimnya fasilitas penunjang pembelajaran, khususnya komputer dan printer yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan praktik belajar mengajar.
Tak hanya soal fisik sekolah, Artadi menyoroti serius persoalan sistem zonasi yang dikeluhkan para guru. Menurut mereka, penerapan zonasi selama ini belum berjalan konsisten. Meski berbasis zonasi, masih banyak siswa dari wilayah Tegal Maja dan Leong yang diterima di SMPN 1 Tanjung. Dampaknya, jumlah siswa baru di SMPN 4 Tanjung terus menurun setiap tahun.
Menanggapi hal tersebut, Artadi menegaskan bahwa penerapan zonasi harus ditegakkan secara adil dan tegas oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora).
“Kalau zonasi masih dilanggar, maka sekolah seperti SMPN 4 Tanjung akan terus dirugikan. Ini tidak boleh dibiarkan. Pemerataan pendidikan harus benar-benar dijalankan,” tegas Artadi.
Ia juga berkomitmen mendorong penganggaran perbaikan fasilitas sekolah, termasuk pagar dan sarana pendukung pembelajaran, agar tidak ada lagi sekolah negeri yang tertinggal hanya karena persoalan infrastruktur.
Artadi menilai, aspirasi yang disampaikan SMPN 4 Tanjung merupakan gambaran nyata kondisi pendidikan di lapangan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dikpora, agar tidak terjadi ketimpangan antar sekolah negeri di Lombok Utara.(Niss)
