Lombok Utara, NTB (SIARPOST) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai merumuskan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Forum ini menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan tidak lagi hanya pada proyek fisik, tetapi pada penguatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis desa.
Kegiatan yang digelar di Golf Kosaido Country Club Singgar Penjalin, Rabu (5/3), tersebut dihadiri unsur DPRD, Forkopimda, organisasi perempuan, kepala OPD, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat. Musrenbang diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) Lombok Utara, Ir. Hermanto, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi ruang menyatukan berbagai usulan pembangunan dari desa dan kecamatan agar selaras dengan prioritas daerah.
Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Selain itu, forum ini juga menjadi ajang mengidentifikasi inovasi desa yang berpotensi meningkatkan perekonomian lokal dan kualitas pelayanan publik.
“Musrenbang RKPD bertujuan menajamkan dan menyelaraskan berbagai usulan pembangunan agar terintegrasi dengan prioritas daerah,” jelas Hermanto.
Dari forum tersebut diharapkan lahir dokumen RKPD yang akan menjadi pedoman pembangunan tahunan Kabupaten Lombok Utara pada 2027.
Dari sisi pemerintah provinsi, Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB, Firmansyah, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Ia menilai tema penguatan kualitas hidup masyarakat yang diusung Lombok Utara sejalan dengan sejumlah prioritas pembangunan di NTB, termasuk pengelolaan sampah dan pengembangan desa berdaya.
Beberapa desa di Lombok Utara bahkan menjadi fokus penguatan desa berdaya, yakni Desa Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin.
“Forum ini harus melahirkan kesepakatan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menekankan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang dibawa ke forum Musrenbang merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses para anggota dewan.
Ia mengingatkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani, sehingga kebijakan pembangunan harus berpihak pada sektor pertanian serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah memperbanyak pelatihan keterampilan guna menyiapkan masyarakat menghadapi peluang kerja yang semakin berkembang.
Dari 30 anggota DPRD Lombok Utara, tercatat sebanyak 886 pokok pikiran telah dihimpun dan diintegrasikan dalam 12 organisasi perangkat daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui berbagai program prioritas.
Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Lombok Utara turun dari 23,96 persen pada 2024 menjadi 20,74 persen pada 2025, atau menurun sebesar 3,22 persen.
Menurut Najmul, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Beberapa strategi yang akan diperkuat ke depan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis desa dan UMKM, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kebencanaan.
