Lindungi Ekosistem Laut, Coremap-CTI Akan Pasang Mooring Buoy di Gili Matra
Lombok Utara, SIARPOST – Tim Konsultan PT Duta Cipta Mandiri Engineering Consultant dan KSO akan melaksanakan proyek Coremap GP-2 bersama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Dalam proyek tersebut akan direncanakan pemasangan mooring bouy (tambatan apung).
Mooring bouy adalah salah satu alat bantu untuk mengurangi kerusakan ekosistem laut termasuk terumbu karang di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Bappenas mempercayai PT Duta Cipta Mandiri Engineering sebagai pelaksana proyek tersebut.
Dengan adanya mooring buoy sebagai tempat tambat kapal wisata, kapal nelayan, dan lainnya. Keberadaan mooring bouy agar kapal merapat dengan jarak yang aman sehingga tidak membentur karang serta tidak perlu melepas jangkar ke dasar laut yang merusak ekosistem laut.
“Pemasangan mooring bouy tersebut direncanakan akan dipasang di sejumlah titik di dalam kawasan konservasi perairan Gili Matra dengan tujuan untuk melindungi ekosistem perairan termasuk pelestarian terumbu karang,” kata Project Coodinator coremap-CTI GP-2, Gendewa Tunas Rancak, saat ditemui di acara Fokus Group Discussion (FGD) penentuan lokasi pemasangan mooring bouy di Villa Lagoon, Gili Air Lombok Utara.
BACA JUGA : Monitoring Kawasan Konservasi Gili Matra, BKKPN Tertibkan Boat Tidak Taat Aturan
Saat ditemui dalam FGD tersebut, Gandewa menyebutkan, ada sekitar 10 mooring bouy yang akan dipasang dalam proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiativ (Coremap-CTI) GP-2 ini.
“Dalam FGD ini kami mengajak masyarakat dan stakeholder terkait dalam membahas dan menentukan lokasi atau titik akan dipasangnya mooring bouy tersebut,” kata Dewa.
Dengan tipe, desain dan peruntukan yang berbeda-beda, mooring bouy diharapkan menjadi program prioritas praktis sehingga kerusakan terumbu karang bisa diminimalisir.
Sementara itu, Marine Conservation Specialist, coremap-CTI GP-2, Sebastian Aviandika, mengatakan, nantinya, target pemasangan mooring bouy akan dilakukan di sejumlah titik, seperti di lokasi berlabuhnya kapal, di lokasi wisata ataupun di lokasi penangkapan ikan, atau pada area perlindungan terumbu karang.
“Jadi alat ini efektif untuk menjadi tanda atau pembatas untuk mengurangi konflik bagi para wisatawan atau nelayan yang memanfaatkan kawasan,” katanya.
Dari sisi instalasi, tambahnya Sebastian, mooring bouy sangat praktis bisa dipasang, dipindah lokasikan atau dilepas sesuai kebutuhan.
Dalam FGD tersebut, mooring bouy direncanakan akan dipasang di 10 titik lokasi yang semuanya berada dalam kawasan konservasi perairan Gili Matra. 10 titik tersebut nantinya akan disurvei terlebih dahulu karena terdapat beberapa ketentuan.
Pemasangan mooring bouy tidak berada di zona inti dan zona pelabuhan, tidak berdekatan dengan alur pelayaran kapal, tidak berdekatan dengan alur pipa atau kabel, diutamakan di zona pemanfaatan pariswata, tidak dibangun di atas terumbu karang hidup, dan fondasi bangunan tambat kapal tidak merusak gugusan terumbu karang hidup.
“Sebelum pemasangan mooring bouy, tim kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Lokasi yang dipilih nanti dengan pertimbangan seperti kunjungan wisata selam yang tinggi, termasuk lokasi selam favorit, serta beberapa lokasi yang diduga mengalami penurunan kondisi ekosistem terumbu karang,” katanya.
Proyek ini untuk mendukung upaya mewujudkan penguatan tata kelola kelembagaan, efektivitas pengelolaan dan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan konservasi perairanfc nasional (KKPN) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra.
Perencanaan dan pemasangan mooring bouy sebagai upaya merubah dan memperbaiki perilaku pemanfaatan sumberdaya selama ini ke arah yang lebih dapat menjamin terwujudnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
BACA JUGA : BKKPN Akan Tindak Tegas Pelanggar Aturan di Kawasan Konservasi Gili Matra
Di waktu yang sama, Asisten II Setda Kabupaten Lombok Utara, H Rusdi yang membuka acara FGD tersebut berharap, sebelum pemasangan mooring bouy harus ada singkronisasi data yang akurat tentang lokasi yang diizinkan nantinya.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada BKKPN dan Bappenas yang melaksanakan kegiatan ini, semoga kolaborasi kita tetap terjaga agar pelestarian ekosistem laut dapat terjaga,” kata H Rusdi.
Ia juga berharap, pos-pos pengawasan laut di Gili Matra yaitu tiga Gili dalam kawasan konservasi dapat ditambah agar pengawasan berjalan maksimal.
“Pos pengawasan laut harus ditambah, kalau bisa di satu Gili ada dua atau tiga pos pengawasan, agar maksimal,” harapnya.
Dalam FGD penentuan lokasi dan penyesuaian terhadap peraturan, diharapkan mendapat masukan dan menyepakati lokasi pemasangan mooring bouy dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di KKPN TWP Gili Matra.
FGD melibatkan Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKKPN Kupang, pemprov NTB, Pemda Lombok Utara, masyarakat, kelompok masyarakat serta Steakholder atau mitra terkait.
