Mataram, SIARPOST | Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diharapkan tidak main-main dalam membangun daerah, dan menghindari perbuatan yang merugikan daerah dan negara yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Lombok Barat, Sudirman SH MH saat ditemui di Lombok Barat, Minggu (01/01).
“Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi dan meningkatnya kemiskinan,” kata Sudirman yang juga menjabat sebagai Ketua Komnas HAM Provinsi NTB.
Sudirman berharap tidak ada Korupsi di Pemerintah Lombok Barat, karena akan sangat merugikan daerah dan masyarakat jika itu terjadi.
Oleh karenanya untuk mencegah adanya indikasi tindakan korupsi di Lombok Barat, GNP Tipikor akan segera membentuk tim pengawas untuk mengawasi pembangunan daerah sehingga berjalan sesuai aturan.
“Korupsi ini harus benar-benar diawasi karena menentukan daerah ini ke depan,” katanya.
Koordinasi dengan semua pihak, tambah Sudirman, termasuk dengan aparat kepolisian, DPRD, dan lembaga lainnya akan dilakukan, untuk bersama-sama bergerak mencegah terjadinya korupsi.
GNP Tipikor juga menggandeng LSM lain, Media dan organisasi yang sama-sama bergerak untuk mencegah adanya tindakan korupsi yang menguntungkan diri sendiri dan suatu kelompok di atas kepentingan masyarakat.
“insyaAllah dalam waktu dekat akan kami bentuk tim yang akan mengawasi, mencari informasi, dan mengawal pembangunan daerah,” katanya.
Selain mengawasi, GNP Tipikor juga akan mendorong pencegahan dini korupsi melalui Edukasi dan sosialisasi. Serta memberikan solusi dari setiap permasalahan yang timbul dari tindakan tersebut.
Sudirman mengatakan, ia bersama anggota berkomitmen akan menjaga independensi dan profesionalisme di dalam lembaga, agar terciptanya kinerja yang maksimal tanpa pamrih.
Disaat yang sama, Pengawas GPN Tipikor Lombok Barat, Nurdin, berharap, lembaga pengawasan Tipikor ini bukan saja hanya dibentuk saja tetapi harus dibarengi dengan kinerja yang baik dan maksimal.
“Kita bisa melihat bagaimana daerah kita sekarang, dengan adanya lembaga ini kita harus menekan indikasi adanya tindak pidana korupsi, sehingga aparatur yang terlibat dalam pembangunan bersih dari Korupsi,” katanya.
Ia mengatakan, sebagai pembina pastinya akan terus berkoordinasi dan memberikan support terbaik kepada anggota sehingga terus eksis dan tetap kompak.
“Semoga tidak ada halangan dan rintangan, semoga yang kita laksanakan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
