Pemprov NTB Berada di Zona Hijau Kepatuhan Pelayanan Publik

Foto : Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, Najamuddin Amy saat mengikuti rapat “Geber” Gerak Bersama Dukung WSBK beberapa waktu lalu.

/Pemprov Berharap Kolaborasi dengan Ombudsman Semakin Maksimal

MATARAM, SIARPOST | Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022. Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu.

Jika masuk di zona hijau, artinya tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Provinsi NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.

Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut-turut tetap berada di dalam zona hijau.

Baca juga : Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Polda NTB dan Polres Jajaran Menurun ke Zona Kuning

Provinsi NTB masuk dalam zona hijau bersama tiga Pemda, yaitu Kota Bima, Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan rata-rata mendapat poin 80 persen. Sementara tujuh Pemda lainnya di NTB berada dalam zona kuning.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, Dr Najamuddin Amy, saat diwawancarai melalui telepon seluler, Kamis (26/01), mengatakan, empat tahun berturut-turut, tingkat keterbukaan informasi publik Provinsi NTB meraih gelar sebagai daerah informatif.

Bang Najam panggilan akrab Kadis Kominfo Provinsi NTB ini mengakui bahwa penurunan indeks kepatuhan standar pelayanan publik di provinsi NTB dari 83,89 persen ke angka 80,71 persen, dikarenakan perubahan indikator dan instrumen penilaian keterbukaan informasi publik.

“Kenapa nilainya turun dari 83 ke 80, alasannya itu terjadi perubahan indikator dan instrumen penilaian yang harus disesuaikan, walaupun empat tahun berturut-turut ini Provinsi NTB menjadi daerah yang informatif,” katanya.

Pemprov NTB juga mendorong kabupaten/kota untuk mematuhi serta mengisi indikator kepatuhan standar pelayanan dan instrumen keterbukaan informasi publik.

Bang Najam menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik, contoh saja pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.

“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” katanya.

Baca juga : Komitmen Implementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, AMMAN Terima Sertifikat SMK3 dari PT SUCOFINDO

Begitu juga penyuluhan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa dan dusun, Provinsi NTB memiliki program revitalisasi posyandu keluarga yang dapat diakses semua masyarakat.

“Memang dalam penilaian ini harus saling kait mengait, supaya kita berkolaborasi bahu membahu. Kita juga pahami di dua tahun terakhir ini kita mengalami suatu kondisi global di mana intervensi anggaran kita terkait pelayanan dasar benar-benar terkuras oleh penanganan covid-19,” katanya.

Ia juga berterimakasih kepada Ombudsman NTB, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov NTB saat ini tentu akan ditingkatkan di masa akan datang.

“Tentunya di masa akan datang kita akan berkolaborasi sehingga ini tercapai maksimal,” katanya.

Dalam penilaian zonasi, Ombudsman mengambil sampel untuk OPD pelayanan dasar, seperti informasi pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan yang banyak diakses seperti perizinan, administrasi kependudukan, ditambah dua layanan di bidang kesehatan lainnya yang diambil dari dua Puskesmas di setiap pemda.

Baca juga : Survei Ombudsman, Empat Pemda di NTB Taat Standar Kepatuhan Pelayanan Publik, Simak Pemda Mana Saja!

Selain itu Ombudsman juga melakukan kroscek dalam bentuk dokumen dan pengecekan fisik, seperti jaminan keamanan data publik yang dikelola dengan baik, dan keberadaan CCTV di pelayanan publik.

“Simpel saja, Misalnya ketika masyarakat ingin mengakses adminduk, membuat KTP maka harus ada standar pelayanan yang wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui online dan offline seperti, persyaratan pembuatan, biaya, lama pembuatan dan info lainnya yang mudah diakses,” katanya.

Penyediaan informasi secara online melalui website dan offline yang ada di masing-masing OPD harus dilaksanakan dengan baik dan dapat diakses masyarakat, sehingga kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *