Survei Ombudsman, Empat Pemda di NTB Taat Standar Kepatuhan Pelayanan Publik, Simak Pemda Mana Saja!

 

Mataram, SIARPOST | Kepala Perwakilan Wilayah Ombudsman Provinsi NTB, Dwi Sudarsono mengungkapkan, ada empat pemerintah kota/kabupaten yang ada di Provinsi NTB yang telah melaksanakan kepatuhan standar pelayanan publik dan masuk di zona hijau.

“Dari 11 kabupaten/kota termasuk provinsi, ada empat Pemda yang masuk kategori zona hijau dalam hasil survei kami, di antaranya Kota Bima, Lombok Barat, Provinsi NTB dan Lombok Tengah, tujuh lainnya berada di zona kuning,” ujar Dwi Sudarsono saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/01).

Dwi mengatakan, walaupun empat Pemda ini berada di zona hijau tetapi secara indeks, nilai presentase kepatuhan pelayanan publik nya semua menurun.

Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan Ombudsman, pada tahun 2022 lalu, secara berurutan yaitu Kota Bima paling tinggi tingkat kepatuhan pelayanan publik nya dengan nilai 82,11 persen, namun nilai tersebut menurun jika dibanding tahun 2021 mencapai 97,05 persen.

Baca juga : Sial, Nekat Curi Handphone dan Kalung, Dua Remaja di Dompu Diringkus Polisi

Peringkat kedua yaitu Lombok Barat, masuk zona hijau dengan nilai 91,02 persen yang pada tahun sebelumnya 95,72 persen.

Kemudian Provinsi NTB juga masuk zona hijau dengan nilai 80,71 yang sebelumnya 83,89 persen. Pemda terakhir yang masuk zona hijau adalah Lombok Tengah dengan nilai 80,32 yang sebelumnya pada tahun 2021 mencapai 80,91 persen.

Sementara tujuh kabupaten kota lainnya masih berada di zona kuning, ini menandakan bahwa tujuh Pemda tersebut belum menjalankan Standar Kepatuhan Pelayanan Publik secara sempurna.

 

“Rata-rata semua Pemda nilainya menurun, ini dikarenakan oleh perubahan indikator penilaian dan kurangnya pemahaman dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di pelayanan publik,” katanya.

Ia berharap, agar pelayanan publik berjalan maksimal, aparatur yang ditempatkan di pelayanan publik harus mempunyai kompetensi sehingga dapat memahami cara pelayanan.

“Kompetensi penting, menepatkan aparatur di pelayanan publik yang seusai dengan bidang keahliannya sehingga pelayanan berjalan maksimal,” ujarnya.

Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik, ada 14 komponen yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan publik. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa memenuhi komponen tersebut.

Baca juga : Kanwil Kemenkumham NTB Tanda Tangan Komitmen Penguatan Pembangunan Zona Integritas

Ia juga masih melihat kurangnya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Harusnya Provinsi bisa mendorong OPD di Pemda untuk terus meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik baik secara online maupun offline.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman NTB, Ridho, mengatakan, dari empat komponen standar pelayanan publik, Ombudsman membagi standarisasi penilaian menjadi beberapa kategori, salah satunya mengecek kompetensi penyelenggara dengan cara mewawancarai beberapa responden di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, penyediaan infomasi secara online melalui website dan offline yang ada di masing-masing OPD harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat diakses masyarakat.

Indikator penilaian yang dilakukan, tambahnya, yaitu standar pelayanan di setiap OPD apakah diinformasikan secara terbuka atau tidak, bisa diakses atau tidak melalui website yang dikelola Pemda atau OPD masing-masing tersebut.

“Misalnya, seperti di Kota Mataram ada penurunan zonasi, salah satu pengaruhnya yaitu ketika kami melakukan penilaian dan cek websitenya masing-masing, ternyata informasi standar tidak tersedia,” katanya.

Simple saja, katanya, misalnya ketika masyarakat ingin mengakses Adminduk, membuat KTP, maka harus ada standar pelayanan yang wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui online dan offline seperti persyaratan pembuatan, biaya, lama pembuatan, dan info lain yang mudah diakses masyarakat.

Kemudian, Ombudsman juga melakukan kroscek dalam bentuk dokumen dan pengecekan fisik, seperti jaminan keamanan data publik dikelola dengan baik, dan keberadaan CCTV di pelayanan publik.

Baca juga : Komitmen Implementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, AMMAN Terima Sertifikat SMK3 dari PT SUCOFINDO

Dalam penilaian zonasi, Ombudsman mengambil sampel untuk OPD pelayanan dasar seperti Informasi pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan yang banyak diakses seperti perizinan, administrasi kependudukan, ditambah dua layanan di bidang kesehatan lainnya diambil dari dua Puskesmas.

Bagi OPD yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik, katanya, pasti melekat sanksi dalam UU keterbukaan informasi publik. Jika tidak menjalankan standar informasi publik dengan baik atau menutup informasi dengan sengaja, maka bisa diberhentikan dari jabatan, dan masyarakat pun mempunyai hak untuk meminta ganti rugi.

“Selain sanksi, OPD yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi publik akan dinilai tidak bekerja maksimal dan tingkat kepercayaan publik rendah,” katanya.

Pihaknya selalu mendorong dalam setiap rekomendasi hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman agar dapat dievaluasi oleh Pemda masing-masing secara internal.

Dikutip dari PU.go.id, sesuai UU KIP, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan dan menerbitkan informasi publik secara berkala dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Hasil survei Ombudsman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *