Kejari Mataram Tangkap DPO Kasus Perpajakan Asal Sumbawa Barat, Merugikan Negara Rp862 Juta

 

/Tidak Bayar Pajak Atas Bisnisnya Selama 5 Tahun

Mataram, SIARPOST.COM | Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen, Muhammad Harun alrasyid SH, berhasil menangkap seorang pria asal Sumbawa Barat berinisial MY pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara yang menjadi buronan atau DPO selama lebih dari satu tahun.

MY ditangkap tanpa perlawanan pada Jumat (27/10/2023) sekitar pukul 08.45 WITA di rumah istrinya di Dusun Perako Desa Barabali Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Baca juga : Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi

“Pada saat penangkapan, terdakwa MY baru bangun tidur, kemudian kami langsung membawa nya ke kantor untuk persiapan dilaksanakan eksekusi,” ujar Kasi Intelijen, Muhammad Harun alrasyid SH saat menggelar konferensi pers, di Kantor Kejari Mataram, Jumat (27/10/2023).

Terpidana MY ditangkap untuk menjalankan ekseskusi pidana penjara 2 tahun, denda sebesar Rp1,7 miliar lebih subsider kurungan selama 6 bulan dari hasil putusan Kasasi Pengadilan Tinggi NTB di Mataram tanggal 04 Agustus 2022 yang lalu.

MY telah menjadi buron selama kurang lebih satu tahun sejak Agustus 2022 yang lalu dan baru ditangkap pada Oktober 2023.

Baca juga : Bank NTB Syariah Serahkan Puluhan Tandon Air Untuk Masyarakat Terdampak Kekeringan di Lombok Utara

Sebelumnya, MY terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu tidak menyetor pajak yang telah dipotongnya dari hasil kegiatan usaha atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara miliknya pada tahun 2003.

Terdakwa MY bekerjasama dengan seorang karyawan PT Indah Surya Cakratama berinisial AH, perusahaan tersebut menjadi supplier di bidang jasa expedisi barang oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berubah menjadi perusahan PT AMNT dengan menggunakan nama Usaha Dagang terdakwa MY.

Dalam menjalankan bisnis menjadi supplier PT AmNT dengan menggunakan nama UD Ade Ate Sakiki Rara, MY dan AH tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari hasil kegiatan usahanya dalam masa pajak selama 5 tahun yaitu pada tahun 2008 hingga 2013.

Sehingga dari hasil perhitungan Ahli dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sampai dengan November 2020 merugikan negara hingga Rp862.501.080.

Baca juga : Warga Batulayar Gelar Aksi ke DPRD NTB Terkait Lahan, Dua Tuntutan Yang Belum Dikabulkan Pemerintah

Terdakwa MY dituntut oleh penuntut umum pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp1.725.002.160. Namun setelah melalui sidang dari tingkat pertama hingga kasasi, pengadilan tinggi NTB memutuskan dengan putusan 2 tahun pidana penjara dan denda Rp1.725.002.160, subsider kurungan 6 bulan.

MY kemudian dibawa ke Lapas kelas IIA Mataram untuk dilakukan ekseskusi sesuai dengan hasil putusan pengadilan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Oi, gak boleh Copas, minta izin dulu