Banyak Masalah Teknis di Kereta LRT Jabodebek, DPR RI Minta BPK Audit
SIARPOST.COM |Anggota Komis V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap masalah teknis yang terjadi di Kereta LRT Jabodebek.
Ia menyampaikan, hal ini perlu dilakukan melihat masalah-masalah yang sampai sekarang tidak juga diupayakan agar ditemukan penyebabnya.
“Kita meminta agar LRT Jabodebek diaudit BPK,” ujar Suryadi yang akrab disapa SJP, Jumat (17/11/203).
Audit ini juga, kata SJP, harus dilakukan bersama para ahli perkeretaapian seperti dari akademisi, profesional, dan masyarakat agar tidak terjadi hasil audit di luar aspek teknis seperti pernah yang terjadi saat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit tentang impor KRL.
Baca juga : Tolak Pengawas Asing di Proyek Pembangunan IKN, SJP Sebut SDM di Indonesia Tak Kalah Berkualitas
Masalah-masalah teknis yang terjadi di LRT Jabodebek saat ini membuat masyarakat pengguna Light Rail Transit (LRT) Jabodebek mengeluh karena waktu tunggu yang dianggap terlalu lama untuk transportasi publik sehingga banyak yang keluar untuk mencari moda alternatif.
Waktu tunggu kereta LRT Jabodebek saat ini mencapai 30 menit di jam sibuk. Sementara pada saat jam tidak sibuk, masa tunggunya mencapai 1 jam.
Waktu sibuk adalah pada pukul 05.00-09.00 WIB sedangkan waktu tidak sibuk adalah pada pukul 10.00-15.00 WIB.
Waktu tunggu yang terlalu lama saat ini juga dianggap berbeda dengan kondisi saat awal pengoperasian LRT Jabodebek.
Baca juga : Sekda KLU Audiensi Dengan Pengurus PWI, Beberkan Kekuatan Media Untuk Pembangunan
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 7 November 2023 lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan tentang penyebab waktu tunggu LRT Jabodebek yang mencapai hingga 1 jam.
Hal ini disebabkan harus diistirahatkan nya 18 trainset LRT Jabodebek untuk pembubutan roda yang aus sehingga berdampak pada berkurangnya kereta yang dapat dioperasikan.
Perbaikan roda aus LRT Jabodebek selesai dan akan beroperasi normal ditargetkan Menhub pada bulan Desember 2023.
Oleh krn itu kita minta Kemenhub memperhatikan penyebab masalah ausnya roda LRT Jabodebek, bukan sekedar percepatan pembubutannya.
Baca juga : Gendang Beleq KUMBARA MARONG Pukau Yogyakarta, Kadispar Harapkan Rojali Datang ke NTB
Saat ini menjadi pertanyaan di tengah masyarakat tentang roda yang aus tersebut, apakah itu adalah roda yang sama digunakan sejak uji dinamis LRT Jabodebek tahun 2021 lalu.
Jika roda-roda itu sudah digunakan sejak uji coba dinamis 2021 pun, seharusnya kerusakan tidak akan separah itu.
Analisis yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah bahwa ada pelanggaran peraturan teknis terkait dengan standar lebar rel yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.
Pada LRT Jabodebek, ada beberapa lengkung yang radius lengkungnya antara 90 – 100 mm, seharusnya sesuai aturan lebar rel ditambah 20 mm, bukan hanya 10 mm seperti sekarang.
Jika masalah lebar rel ini tidak diselesaikan sesuai dengan peraturan, roda-roda yang sudah dibubut tersebut akan seperti terjepit dan kembali cepat aus.
Selain masalah lebar rel, ditemukan pula adanya masalah serbuk besi di beberapa titik pada rel LRT yang diduga memicu korsleting pada sejumlah komponen wesel atau percabangan rel.
Sehubungan dengan harus diistirahatkan nya 18 trainset untuk pembubutan roda yang aus dan hanya 8 trainset yang digunakan, kami mengusulkan agar operasional LRT Jabodebek sekalian saja dihentikan sementara.
Sampai selesainya audit dan penanganan solusinya, penghentian sementara operasional LRT Jabodebek ini diperlukan agar keamanan dan keselamatan warga pengguna terjamin. (Tim)
