Tidak Bisa Masuk ke Acara Debat Cagub-Cawagub NTB Padahal Punya IDCard, Sejumlah Pendukung Kecewa
Seorang pendukung paslon Rohmi-Firin protes ke panitian karena tidak bisa masuk ke acara debat perdana Cagub-Cawagub NTB padahal mempunyai IDCard Resmi dari KPU NTB. Dok Feryal
MATARAM, SIARPOST | Sejumlah pendukung dari tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menyayangkan pengaturan yang dibuat oleh KPU NTB, terkait kuota peserta yang hadir di acara debat perdana di Hotel Lombok Raya, Rabu (23/10/2024).
Bagaimana tidak, para pendukung tersebut sudah jauh-jauh datang dan mempunyai IDCard resmi yang dikeluarkan oleh KPU NTB, tetapi tetap saja tidak bisa menyaksikan debat dari paslonnya.
BACA JUGA : Bang Abah Akan Hidupkan Kembali Posyandu, Naikkan insentif Serta Honor Kader
Bahkan, salah seorang pendukung dari Paslon Rohmi-Firin terlihat kesal dan memaksa masuk ke dalam, namun dihalangi oleh petugas.
Terlihat protes dari pendukung tersebut kepada petugas yang tidak memperbolehkan nya masuk, padahal ia memiliki IDCard resmi dari KPU NTB.
Hal yang sama juga dialami oleh Pendukung dari paslon Zul-Uhel. Petugas jaga dari KPU tidak memperbolehkan ia masuk padahal IDCard Resmi dari KPU NTB juga dimilikinya.
Petugas tersebut mengatakan, bahwa tempat duduk di dalam ruangan debat sudah full, dan registrasi pun sudah tidak bisa dilakukan.
“Sudah enggak bisa karena di dalam sudah full,” ujar pihak keamanan itu singkat.
BACA JUGA : Debat Perdana Cagub-Cawagub NTB, Iqbal-Dinda Janji Akan Selesaikan Kemiskinan
Para pendukung tersebut sangat kecewa dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU NTB. Seolah-olah IDCard yang dikeluarkan KPU NTB itu tidak dihitung dengan baik sehingga terjadi kelebihan.
“Harusnya kan KPU NTB menghitung jumlah IDCard yang dikeluarkan dengan jumlah kursi di dalam ruangan. Kami punya IDCard, kog tidak bisa masuk. Ini kan lucu KPU,” ujar salah satu pendukung Zul-Uhel di depan pintu masuk ruangan debat tersebut.
Terlihat, banyak pendukung yang mempunyai IDCard resmi tetapi sama sekali tidak bisa masuk.
Harapannya, agar KPU NTB lebih teratur dalam mengatur jumlah IDCard yang dikeluarkan atau dibagikan agar tidak terjadi kelebihan.
Hingga berita ini naik, pihak KPU NTB belum dimintai informasi lebih lanjut. (Feryal).
