MANDALIKA, LOMBOK TENGAH (SIARPOST) — Ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP Mandalika 2025, dijadwalkan digelar pada bulan Oktober mendatang. Namun, menjelang penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Grand Prix Sepeda Motor itu, sejumlah persoalan krusial masih membayangi.
MotoGP yang digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan bagian dari kalender resmi Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), dan diselenggarakan oleh Dorna Sports S.L, pemegang hak komersial MotoGP. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah penting dalam rangkaian seri balap dunia ini.
BACA JUGA : Viral! Rayakan Kemenangan Paslon Bambang-Sirajuddin, Seorang Perempuan di Dompu Sampai Buka Pakaian
Namun di balik gemerlap ajang internasional tersebut, muncul sejumlah catatan penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun panitia lokal. Di antaranya adalah:
Permasalahan transportasi dan angkutan pengunjung,
Penertiban dan kejelasan status lahan di kawasan Pantai Aan,
Pelibatan pelaku UMKM lokal,
Tingginya harga tiket yang belum terjangkau masyarakat lokal,
Hingga polemik terkait pembayaran Hosting Fee yang belum menemui titik terang.
BACA JUGA : Minim Biaya, Perssoci Lampung Tetap Optimis Ukir Prestasi di FORNAS VIII NTB
Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Sasaka Nusantara, Lalu Ibnu Hajar, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh terselenggaranya MotoGP Mandalika 2025.
Namun, ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam setiap event internasional yang digelar di NTB.
“Kalau ada kendala teknis di lapangan, sebaiknya segera dibahas secara terbuka antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota. MotoGP ini membawa nama NTB di mata dunia, jadi jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton tanpa merasakan manfaat ekonominya,” tegasnya, Minggu (4/8/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa kejadian tahun lalu, di mana Pemerintah Provinsi NTB menyatakan tidak sanggup membayar biaya Hosting Fee, tidak boleh terulang lagi. Jika dana tersebut kembali gagal dibayarkan, maka Indonesia bisa kehilangan satu-satunya ajang balap dunia yang digelar di luar Pulau Jawa.
MotoGP Mandalika sendiri telah menjadi magnet wisata dan ekonomi sejak pertama kali digelar pada 2021. Ribuan pengunjung dari dalam dan luar negeri membanjiri Lombok, dan dampaknya terasa langsung pada sektor transportasi, perhotelan, kuliner, dan usaha kecil lainnya. Namun, bila tata kelola dan komunikasi antarinstansi tidak solid, potensi manfaat besar ini bisa hilang begitu saja.
BACA JUGA : Tender SPAM Lombok Barat Diduga “Dikunci” untuk Pemenang Tertentu, KUAT NTB Siap Laporkan ULP-Pokja ke Polda
“Kami hanya ingin setiap pelaksanaan event kelas dunia seperti MotoGP ini benar-benar menguntungkan masyarakat NTB, bukan hanya pihak luar saja. Kalau UMKM tidak dilibatkan, warga lokal tidak punya akses ke kawasan, tiket terlalu mahal, ya ini sama saja seperti kita cuma numpang nama,” tambah Lalu Ibnu Hajar.
