Lombok Utara,SIARPOST — Persoalan sampah kembali menjadi sorotan setelah tumpukan limbah rumah tangga terlihat lagi di sepanjang Jalan Lading-Lading. Fenomena yang terjadi hampir setiap hari ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kesalahan sepenuhnya ada pada masyarakat, atau justru pemerintah daerah yang belum sigap menyediakan solusi?
Anggota DPRD Lombok Utara, Artadi, S.Sos, menilai polemik sampah tak bisa lagi dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, menyalahkan masyarakat tanpa menyediakan fasilitas pembuangan yang memadai justru tidak adil dan berpotensi memperparah masalah.
“Kalau dinas sudah menyiapkan tempat pembuangan, tapi masyarakat masih buang sampah sembarangan, itu baru kita bicara soal rendahnya kesadaran. Tapi faktanya, banyak wilayah tidak punya tempat buang sampah. Jadi masyarakat mau buang ke mana?” tegas Artadi.
Ia menyoroti pola penanganan sampah yang dinilai hanya reaktif. Sampah baru diangkut ketika ada keluhan warga, sementara akar persoalan dibiarkan berulang setiap hari.
Artadi menyebut, tanpa penyediaan kontainer atau sistem pengelolaan yang jelas, tumpukan sampah akan terus muncul di titik yang sama.
Lebih jauh, Artadi menyayangkan TPS3R di sejumlah desa yang tidak difungsikan, padahal bangunan dan peralatannya dibangun dengan anggaran besar. Kondisi ini dinilainya sebagai pemborosan uang negara.
“TPS3R sudah ada, alat sudah dibeli, tapi tidak diaktifkan. Ini mubazir. Sayang anggaran besar tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa polemik sampah bukan hanya terjadi di kawasan wisata seperti Gili, tetapi juga di daratan dan permukiman warga. Jika dibiarkan, dampaknya bukan sekadar lingkungan kotor, melainkan ancaman banjir dan bencana lainnya.
Artadi juga mendorong dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk aktif mengarahkan masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola sampah. Terlebih, KSM secara regulasi berada di bawah kewenangan dinas dan bisa difasilitasi dengan sarana seperti motor roda tiga.
“Contohnya di Desa Tanjung, kalau tidak ke sungai, sampah dibuang ke jalan. Karena memang tidak ada pilihan. Seharusnya dinas hadir, arahkan pembentukan KSM, siapkan fasilitas, dan aktifkan TPS3R,” kata Artadi.
Ia menutup dengan peringatan keras agar pemerintah daerah tidak menunggu bencana baru bergerak.
“Jangan nanti sudah banjir baru grasak-grusuk. Sampah ini masalah serius, jangan dipandang sebelah mata,” pungkasnya.(Niss)
